Rahman Dako

Pendekatan Bioregionalism Dalam Upaya Penyelamatan Danau Limboto

Masukan untuk Kertas Konsep JAPESDA Bagi Penyusunan Peraturan Daerah Penyelamatan Danau Limboto Provinsi Gorontalo

Oleh: RAHMAN DAKO

Badan Pengawas JAPESDA Gorontalo, Alamat: Jl. Bali No. 82 Kota Gorontalo, Telp/fax 062 435 824961; Email: rahman_dako@yahoo.com

1.  Pendahuluan

Semua orang Gorontalo tahu bahwa kondisi danau Limboto sungguh sangat memprihatinkan.  Oleh karenanya perlu upaya konkrit, serius dan kontinyu dalam melakukan penyelamatan danau.  Salah satu cara yang ditempuh adalah membuat Peraturan Daerah di level Provinsi dalam menyelamatkan danau.  Konsep paper ini dibuat dalam rangka menyiapkan masukan untuk penyusunan PERDA tersebut.

Pendekatan yang diusulkan dalam penyelamatan danau Limboto adalah pendekatan bioregion.  Pendekatan ini adalah menitikberatkan perlunya pandangan melihat persoalan danau Limboto menjadi sebuah wilayah yang utuh terutama dari sisi geografis, ekologis dan budaya dengan melepaskan atribut-atribut administrasi dan kekuasaan wilayah oleh negara.  Danau Limboto tidak bisa hanya dilihat dari letaknya di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, tetapi lebih melihat bagaimana lingkungan yang mempengaruhinya, hutan darimana material dan air danau berasal serta manusia yang berinteraksi di lingkungan-lingkungan tersebut.

Tulisan ini merupakan pikiran-pikiran penulis dengan merangkum pikiran-pikiran para ahli sebelumnya untuk bisa diaplikasikan dalam upaya penyelamatan danau Limboto.  Walaupun banyak yang meragukan danau Limboto tidak bisa dipertahankan lagi untuk beberapa tahun kedepan, tetapi pemikiran ini setidaknya bisa menekan laju lenyapnya danau dari tanah Gorontalo.  Dengan aplikasi dari pendekatan bioregionalism yang disiplin dan konsisten, penulis yakin degradasi lingkungan terutama hutan di Gorontalo yang mensuplai air dan mencegah banjir di Gorontalo akan segera pulih.

2.  Pendekatan Pengelolaan Bioregionalism

Bioregionalism merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah pendekatan politik, budaya dan lingkungan yang didasarkan pada ’wilayah bentukan alam’, konsisten dengan konsep bioregion (www.wikipedia.com, 2007).  Bioregion atau kadang juga disebut ekoregion adalah batas-batas dimana tanah, lahan dan air bukan dibatasi oleh batas-batas politik, tetapi oleh batas geografi komunitas manusia dan sistem-sistem ekologi (WALHI, 2007).  Bioregionalism menekankan bahwa penentuan sebuah bioregion juga adalah fenomena budaya dan tempat dengan penekanan pada masyarakat lokal, pengetahuan dan solusi-solusi.  Pemakaian istilah bioregionalism pertama kali diperkenalkan oleh Peter Berg dan Raymond Dasmann dalam tulisan ”Reinhabiting California” di jurnal The Ecologist No. 10 tahun 1977.

Fokus pengelolaan bioregional adalah menyediakan alat-alat politik untuk mempromosikan restorasi dan perbaikan sistem-sistem alam yang sepenuhnya mendukung masyarakat didalam kawasan tersebut dan alam sekitarnya.  Pendekatan bioregionalism bertumpu pada:

  • Komitmen untuk sehatnya sistem-sistem alam;
  • Hubungan spritual dan budaya antara masyarakat, tanah dan proses-proses ekologi; serta
  • Tujuan akhir desentralisasi politik, penentuan nasib oleh rakyat serta keadilan sosial (WALHI, 2006)

Pendekatan sektoral, sentralistik, administratif serta tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam seharusnya dirubah.  Untuk itu dibutuhkan sebuah visi pengelolaan yang sumberdaya alam dengan melihat semua sumberdaya alam dalam sebuah region sebagai satu kesatuan ekosistem yang terintegrasi dan bertumpu pada masyarakat setempat.  Otonomi daerah seharusnya tidak dipandang dari sisi ekonomi dan administrasi semata, tetapi melalui dukungan partisipasi aktif dari masyarakat setempat serta pengembangan rencana tata ruang daerah yang mengaitkan aspek-aspek kepentingan administrasi dan ekologi.

Pengelolaan bioregional mengharuskan keterlibatan penuh dari para pihak, sistem informasi yang solid dan komprehensif serta penerimaan sosial oleh masyarakat.  Pada dasarnya, pendekatan bioregionalism fokus pada penyesuaian pengelolaan sumberdaya dengan situasi dan potensi lokal, pengembangan kemampuan masyarakat serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait yang terintegrasi (WALHI, 2006).

3.  Pengelolaan Bioregion Danau Limboto

Danau Limboto telah menjadi daerah yang sangat memprihatinkan.  Data dari BAPPEDA Kabupaten Gorontalo tahun 2005 dan pidato Bupati Gorontalo pada acara Temu Stakeholders dan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH Hulu Danau Limboto tahun 2006, menyatakan bahwa danau yang tadinya memiliki kedalaman 30 meter di tahun 1932, tahun 2006 tinggal 1 – 1,5 meter disaat musim kemarau.   Danau yang seharusnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat disekelilingnya malah menjadi sumber bencana dan kesengsaraan bagi rakyat Gorontalo.  Di musim hujan, banjir menjadi langganan setiap tahun, sedangkan di musim kemarau, Gorontalo kekurangan air minum, pertanian dan kebutuhan lainnya.

Danau Limboto dan hulu-hulu sungainya merupakan sumber kehidupan bagi rakyat Gorontalo.  Hulu-hulu sungai Danau Limboto merupakan sumber air bagi lahan pertanian untuk mensuplai ketahanan pangan rakyat Gorontalo.  Sungai-sungai tersebut selain menjadi sumber air, juga menjadi tempat menampung air bila musim penghujan.  Dengan begitu, orang Gorontalo bisa menanam jagung, padi, pisang, kelapa, dan bahan pangan lainnya tanpa ada gangguan banjir.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa danau Limboto pernah menjadi sumber kedaulatan pangan orang Gorontalo.  David Henley (Henley, 2005) mencatat bahwa di akhir abad ke 19, danau Limboto memberi kontribusi utama dan mendominasi ”routine diet” orang Gorontalo.  Bahkan sebagian besar orang Gorontalo mengatakan ”no need” untuk ikan laut karena kelezatan dan suplai ikan, kerang-kerangan, kepiting dan udang dari danau yang berlimpah.  Menurut Padtbrugge (1677) dalam Henley (2005), udang danau merupakan sumber protein utama bagi orang yang kurang mampu karena sangat mudah didapat dan stoknya tersedia kapan saja.  Budidaya ikan air tawar juga bukan hal yang baru bagi orang Gorontalo waktu itu.  Mereka juga akrab dengan berbagai macam alat tangkap seperti pancing, jaring, bubu, dan juga racun ikan dari tanaman tertentu.  Keanekaragaman hayati danau Limboto tergolong tinggi dengan jenis ikan yang beragam serta merupakan habitat buaya (Henley, 2005).  Budaya makan ikan danau telah menjadi budaya orang Gorontalo.  Sampai sekarang inipun sebagian besar orang Gorontalo lebih senang mengkonsumsi ikan danau ketimbang ikan laut.  Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia atau di luar negeri sekalipun, harga ikan air tawar di Gorontalo lebih mahal ketimbang air laut misalnya untuk jenis tertentu seperti mujair, gabus, dan belut.

Upaya penyelamatan danau Limboto seharusnya tidak dilakukan secara terpisah-pisah.  Artinya dalam mengelola dan menyelamatkan danau Limboto, kita tidak bisa hanya melihat ekosistem perairan dan sempadan danaunya saja.  Tetapi yang juga perlu dilihat adalah daerah hulu/kawasan hutan darimana air danau berasal, sungai-sungai yang dilewati air, pemerintah di wilayah dimana hutan, sungai dan danau berada, dan yang paling penting adalah interaksi politik, ekonomi, budaya manusia di dalam kawasan-kawasan tersebut.  Oleh karena itu, pengelolaan bioregion danau Limboto merupakan konsep pengelolaan yang menggabungkan ekosistem dan administrasi dari daerah hulu sampai ke danau itu sendiri.

Dengan demikian secara rinci pendekatan bioregion danau Limboto seharusnya melihat aspek-aspek berikut ini:

a. Aspek ekologi

Aspek ekologi yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

  • Kondisi lingkungan dan keanekragaman hayati di wilayah ekosistem hutan, sungai, dan danau.
  • Kondisi iklim
  • Formasi lahan (topografi, geology dan geomorfologi, tanah)

Untuk konteks pengelolaan bioregion danau Limboto, yang perlu menjadi prioritas adalah tingginya laju deforestasi di daerah hulu.  Deforestasi hulu merupakan penyebab utama pendangkalan danau Limboto.  Studi JICA dan Pusat Studi AMDAL Unsrat menunjukkan bahwa laju sedimentasi dari 4 sungai utama yang bermuara di danau Limboto sangat tinggi.  Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Meluuopo, Sungai Alo-Pohu, Sungai Molalahu dan Sungai Biyonga.  Ketebalan sedimen di bagian Timur sedalam 3 – 5 meter, di bagian utara 5,8 – 6,4 meter, sedangkan di bagian Selatan antara 8,8 – 10,2 meter.  Bisa dipahami ketebalan sedimen di bagian Timur danau cenderung rendah karena posisi geografis outlet danau menuju ke laut berada disini.

Ekosistem danau tidak dapat bertahan tanpa aliran air dan suplai materi dan energy serta tidak terlepas dari sistem tanah di daerah hulu.  Oleh karena itu fisiokimia dan atribut ekologi dari sistem danau tergantung pada lingkungan alam, jumlah penduduk dan aktivitasnya di daerah tangkapan air (Kira, T dan Sazanami, H,. dalam Hashimoto, M dan Barrett, B.F.D, 1991).  Kerusakan hutan yang sangat parah di daerah hulu diakibatkan oleh penebangan kayu illegal dan pembukaan lahan.  Ini diakibatkan oleh karena kurang konsistennya Pemerintah dalam menentukan peruntukan kawasan hutan, penegakan hukum yang sangat lemah dan korup, serta masih melihat hutan sebagai sumber ekonomi.  Catatan JAPESDA menunjukkan sejak puluhan tahun upaya rehabilitasi yang dilakukan pemerintah gagal karena laju perambahan lebih tinggi dibanding upaya penanaman atau pencegahan.  Pemerintah telah mengeluarkan dana milyaran bahkan triliun rupiah selama puluhan tahun untuk melakukan penanaman ribuan pohon kayu tetapi tidak pernah sanggup melakukan pengawasan dan perawatan sehingga menjadi ekosistem hutan kembali.  Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah malah mempermulus usaha-usaha pembalakan kayu.  SK Bupati Gorontalo nomor 611 tahun 2001 adalah contoh kongkrit dimana pemerintah memberi peluang bagi masyarakat untuk menebang kayu melalui izin yang bisa dikeluarkan oleh PD. PEDAGO.  Yang terjadi adalah kayu-kayu tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi diekspor melalui PT. KSC Jaya ke Malaysia, Hongkong dan Korea sehingga menyuburkan praktek illegal logging dimana-mana.

Kerusakan hutan di Gorontalo telah dirasakan sejak pemerintahan Belanda.  Pemerintah Belanda sangat konsen dengan kerusakan hutan dan banjir di Gorontalo.  Administrasi Pemerintah Belanda malah membuat ’appoinment of specialized forestry officials’ di tahun 1919 (Tideman, 1926 dalam Henley, 2005).  Kekhawatiran ini ditindaklanjuti dengan membuat hutan buatan di daerah Timur Laut daratan Limboto (sekitar daerah Telaga dan Tapa) (Grondijs, 1931 dalam Henley, 2005).  Pemerintah Belanda jugalah yang pertama kali menetapkan kawasan-kawasan lindung di Gorontalo, diantaranya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Cagar Alam Panua, Cagar Alam Mas Popaya Raja, dan Cagar Alam Tangale.  Tercatat pada tahun 1939, telah ada 2.300 kilometer bujursangkar kawasan hutan yang ditetapkan dibawah perlindungan pemerintah Belanda (Korn, 1939 dalam Henley, 2005).

Bila dilihat dari catatan-catatan historis, situasi saat ini, kondisi geografi serta kerusakan hutan saat ini, Gorontalo benar-benar telah menjadi korban bencana ekologi yang sangat akut.  Kondisi ini membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaikinya.  Oleh karena itu pemerintah saat ini perlu mendorong upaya-upaya penanganan serius dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kawasan hutan di bioregion danau Limboto.  Upaya yang pertama-tama dilakukan adalah melakukan moratorium (penghentian sementara) penebangan dan eksploitasi kawasan hutan di lokasi-lokasi tangkapan air terutama di daerah-daerah hulu sungai yang bermuara ke danau Limboto.  Hal yang sama juga perlu dilakukan di daerah kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone karena daerah ini memiliki andil dalam penanganan masalah banjir di Gorontalo, karena outlet terakhir danau Limboto adalah sungai Topadu, sungai Bolango yang bermuara di sungai Bone dan Teluk Gorontalo.  Upaya moratorium ini perlu diikuti oleh instrumen-instrumen data dan peta, informasi yang solid, kebijakan dan organisasi yang bisa dan sanggup untuk mengimplementasikan pendekatan tersebut.

Gerakan moratorium perlu diikuti dengan perangkat-perangkat pelaksanaannya.  Pembuatan Surat Keputusan moratorium oleh Gubernur perlu diikuti oleh Bupati dan Walikota serta perangkat pelaksananya.  Penegakan hukum bagi penjahat kehutanan betul-betul ditegakkan karena kalau tidak kelemahan ini akan terus berulang dan tidak membawa hasil yang diharapkan.  Informasi yang akurat perlu diketahui oleh semua orang Gorontalo sehingga mereka benar-benar paham akan kondisi yang sebenarnya telah terjadi.

Yang paling penting adalah upaya restorasi dan penanaman kembali hutan-hutan di Gorontalo.  Gerakan penanaman kembali yang dipelopori oleh pemerintah, LSM dan kelompok masyarakat perlu didorong dan dipertahankan kontinuitasnya.  GERAKAN GORONTALO HIJAU (GO GREEN) perlu dimulai dengan melibatkan anak-anak muda dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mereka akan bencana ekologi yang menimpa Gorontalo.  Peran guru-guru di sekolah sangat dibutuhkan dalam mendukung kegiatan ini.

Kampanye-kampanye penyebaran informasi melalui media massa baik koran, radio dan radio komunitas serta pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan agar bencana ekologi ini menjadi wacana yang meresahkan dan menjadi cerita horor semua orang Gorontalo.  Kampanye ini perlu didukung oleh data yang valid dan solid sehingga masyarakat tahu kondisi yang sebenarnya terjadi dan tahu dukungan apa yang bisa mereka lakukan.  Perlu ada pusat informasi di simpul-disimpul tertentu yang didukung oleh tenaga-tenaga peneliti dan perangkat informasi yang akurat sehingga pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penyelamatan bioregion danau Limboto dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

b. Aspek Administrasi Politik

Yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana pendektan bioregionalism diterapkan oleh pemerintah di kabupaten atau kota yang mendapat manfaat langsung atau tidak langsung dari bioregion danau Limboto.  Secara administratif, wilayah fisik danau Limboto terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.  Adapun Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara juga penting untuk dilibatkan karena di daerah ini terjadi interaksi masyarakat di sebagian kecil menjadi daerah hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke danau.

Secara historis dan realitas saat ini, daerah bioregion danau Limboto merupakan pusat pemerintahan Provinsi Gorontalo dari jaman dahulu sampai sekarang.  Konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten dan Kota Gorontalo menjadikan dua daerah ini menjadi penentu utama roda pemerintahan di daerah Gorontalo.  Orang Gorontalo pertama kali terbanyak bermukim didaerah ini, demikian pula dua kerajaan besar Limutu dan Hulonthalo terpusat di kawasan ini.

Secara politik, batas administrasi negara sangat berkaitan dengan pengelolaan danau karena disinilah terjadinya tarik menarik kepentingan pemerintah terhadap pengelolaan danau.  Kebijakan ditiap-tiap daerah dalam konteks penyelamatan bioregion danau seringkali tidak sejalan bahkan bertolak belakang.  Orang-orang di Kota Gorontalo yang tidak memiliki wilayah hutan dan sebagai pemakai jasa lingkungan (air, oksigen dan hasil kayu/non kayu) dari Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango seharusnya mensubsidi upaya-upaya penyelamatan bioregion danau Limboto.  Yang terjadi malah sebaliknya, masyarakat Kota Gorontalo merupakan pemakai terbesar air minum dan tempat terbanyak memiliki sawmill di Provinsi Gorontalo.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi perlu memediasi dan/atau mengambil alih pengelolaan bioregion danau Limboto.  Bila perlu pemerintah bisa membentuk adanya badan otorita danau Limboto yang menangani permasalahan danau Limboto dari daerah hulu sampai danau.  Forum dan Kelompok Kerja untuk penyelamatan danau yang telah ada perlu dikuatkan, dikembangkan dan disupport secara politik maupun pendanaan untuk kegiatan-kegiatannya.  Rencana menyeluruh penyelamatan danau Limboto seharusnya disusun bersama-sama oleh representasi wilayah-wilayah administrasi politik tadi dan dilaksanakan dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utamanya.

Peran badan-badan pemerintah misalnya Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Bone Bolango, Dinas Kehutanan, Balitbangpedalda, yang seharusnya menyatukan pengelolaan bioregion danau, belum bisa bekerja maksimal karena lemahnya dukungan politik terhadap lembaga-lembaga ini.  Selain itu belum ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan moratorium di atas.

Peran serta masyarakat dari wilayah administrasi tadi perlu didorong dengan memberi peluang terbentuknya organisasi-organisasi rakyat di wilayah-wilayah administrasi tadi.  Seharusnya tidak ada pembatasan wilayah administrasi untuk pembentukan organisasi-organisasi rakyat tersebut.  Contoh yang paling kongkrit saat ini adalah terbentuknya Organisasi Rakyat Penyelamat Danau Limboto yang merupakan representasi masyarakat dari daerah pesisir danau di Kabupaten dan Kota Gorontalo serta masyarakat di hulu sungai yang berada di Kabupaten Bone Bolango.  Organisasi ini perlu didorong dan dikembangkan untuk menjadi motor gerakan GO GREEN dan pengelolaan menyeluruh di wilayah bioregion danau Limboto

c. Aspek ekonomi, sosial dan budaya

Danau Limboto telah menjadi sumber penghidupan masyarakat Gorontalo.  Ada lebih dari 60% penduduk Gorontalo tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah bioregion danau Limboto.  Profesi mereka terbanyak adalah petani, buruh tani, pengambil kayu/hasil hutan lainnya, dan nelayan.  Sebagian kecil hidup dari profesi-profesi ikutan-ikutannya seperti pedagang, pegawai negeri dan sektor jasa lainnya.  Oleh karena itu wilayah bioregion danau Limboto dan sekitarnya menjadi pusat ekonomi Gorontalo.

Dari jenis pekerjaan dan sumber penghidupan masyarakat Gorontalo di atas, ada beberapa yang belum mendukung upaya penyelamatan bioregion danau Limboto. Ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah dan tidak adanya upaya pemerintah untuk menyediakan alternatif pekerjaan buat mereka.  Pembalakan kayu yang masih merajalela serta banyaknya jumlah sawmill di Gorontalo perlu ditertibkan sehingga peruntukan kayu benar-benar hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak pembangunan di Gorontalo.  Percetakan sawah baru yang dilakukan di jaman orde baru mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dan pengkaplingan tanah-tanah di daerah sempadan danau.  Hal ini membuat penetapan wilayah peruntukan danau menjadi rumit dan sulit dikelola.  Kedua masalah di atas perlu dicari jalan keluar terbaik agar tidak kontra produktif dengan upaya penyelamatan danau Limboto.  Pekerjaan-pekerjaan alternatif dari sekarang segera dicari dan disosialisasikan sehingga mereka bisa mencoba dan beralih ke pekerjaan baru.  Jenis pekerjaan ini sedapat mungkin berpersfektif green business dan bertumpu pada sumberdaya alam lokal dan sumberdaya manusia masyarakat Gorontalo.  Perlu ditumbuhkan usaha-usaha kecil yang dimiliki dan dikuasai oleh orang Gorontalo sehingga keuntungannya kembali ke orang-orang lokal, bukan perusahaan nasional atau multinasional yang lebih menguntungkan penanam saham dari luar.  Hal ini harus dibarengi oleh peningkatan sumberdaya manusia yang mumpuni dan bertumpu pada kekuatan lokal.  Contoh alternatif pekerjaan yang perlu didorong adalah pertanian organik yang profesional, budidaya jaring apung, wisata danau, wisata mancing, dan lain-lain.

Danau Limboto sejak dulu dijadikan tempat berkumpul, bertemu, bertransaksi dagang, jasa transportasi antar kampung, dan lain-lain.  Suku yang mendominasi wilayah bioregion danau Limboto adalah suku Gorontalo yang menggunakan Bahasa Gorontalo dan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.  Hal ini memudahkan dalam melakukan mobilisasi dan pelibatan masyarakatnya karena dari sisi budaya dan sosial cenderung sama.  Pendekatan sosial dan anthropologis dalam penyelesaian masalah lebih diutamakan ketimbang pendekatan kekerasan seperti penggusuran dan pemaksaan gaya militer.

Program-program dalam upaya penyelamatan danau di tingkat desa atau kecamatan maupun keseluruhan bioregion danau perlu direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat agar terterima oleh seluruh komponen masyarakat yang ada.  Ada beberapa pendekatan yang bisa diujicoba dalam pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat.  Konsep-konsep pengelolaan yang berbasis pada masyarakat setempat lebih disarankan misalnya Community-based Natural Resources Management, Community-based Forest Management untuk masyarakat di daerah hulu, Community-based Fishery Management untuk nelayan, dan lain-lain.  Selain itu untuk lebih menyatukan sektor-sektor dan instansi pemerintah, perlu mencoba mengaplikasikan program Integrated Natural Resources Management sebagai payung bagi pelaksanaan program pemerintah di lapangan sehingga fragmentasi lembaga-lembaga sektoral lebih terintegrasi (lihat Cicin-Sain dan Knecht, 1998).

4.  Penutup

Konsep pemikiran ini masih berupa draft yang jauh dari kekurangan-kekurangan.  Konsep ini dibuat dalam kondisi keterdesakan untuk hadirnya sebuah aturan yang mengatur pengelolaan danau.  Paper ini hanya memberi masukan untuk agar minimal ada upaya yang dilakukan untuk menahan laju percepatan hilangnya danau Limboto di Gorontalo sehingga masih bisa dinikmati oleh beberapa generasi.  Oleh karena itu perlu ada tambahan pemikiran dan ide dari para pihak yang konsen terhadap penyelamatan danau.

DAFTAR PUSTAKA

BAPPEDA Kabupaten Gorontalo.  2005.  Penelitian Danau Limboto.  Kabupaten Gorontalo.

Cicin-Sain, B., and Knecht, R.W.,  1998.  Integrated Coastal and Ocean Management.  Concept and Practices.  Island Press.  Washington D.C.  Covelo, California.

Henley, David.  2005.  Fertility, Food and Fever.  Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1960 – 1930.  Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV).  Leiden.  The Netherlands.

Jorgensen, S.E., dan Vollenweider, R.A., 1989.  Guidelines of Lake Management Volume 1 Principles of Lake Management.  International Lake Environment Committee and the United Nations Environment Programme.

Jorgensen, S.E., dan Loffler, H., 1990.  Guidelines of Lake Management Volume 3 Lake Shore Management.  International Lake Environment Committee and the United Nations Environment Programme.

Kira, T dan Sazanami, H,. dalam Hashimoto, M dan Barrett, B.F.D, 1991.  Guidelines of Lake Management Volume 2 Socio-Economic Aspects of Lake Management.  International Lake Environment Committee and the United Nations Environment Programme.

WALHI, 2006.  Perencanaan Strategis WALHI 2006.  WALHI Eksekutif Nasional. Jakarta.

Online Sources:

Bioregion.  2007.  Retrieved from: http://www.nationalparks.nsw.gov.au/ npws.nsf/content/bioregions_explained

Wikipedia.  2007.  Bioregionalism.  Retrieved From Wikipedia.com on February, 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: