6 Strategi dan Program

Pedoman Pengelolaan Ekosistem Danau

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2008

BAB VI  STRATEGI DAN PROGRAM PENGELOLAAN EKOSISTEM DANAU

6.1. Strategi Umum Pengelolaan Ekosistem Danau

Pengelolaan ekosistem danau pada saat ini belum terpola berdasarkan pengaturan dan perencanaan yang komprehensif, sehingga tidak menjamin kesinambungan fungsi dan pemanfaatannya. Pengetahuan dan informasi tentang karakteristik danau juga belum banyak difahami oleh pihak pengelola dan pengguna danau sehingga pengelolaan danau dan pemanfaatan sumber dayanya kurang berwawasan ekosistem. Oleh karena itu strategi pengelolaan ekosistem danau sebagai landasan penyusunan program pengelolaanya adalah sebagai berikut:

1. Penataan, pengendalian dan pengembangan ekosistem danau: Pengelolaan ekosistem danau oleh instansi pada Pemerintah Pusat dan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilakukan sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari studi, penataan, serta perencanaan dan pelaksanan untuk keperluan pengendalian dan pemulihan akibat kerusakan dan pencemaran ekosistem danau. Penataan ekosistem danau dimulai dengan rencana induk dan penetapan tata ruang ekosistem danau, yang meliputi ekosistem DAS dan DTA, ekosistem sempadan serta ekosistem perairan danau. Meskipun pengelolaan dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya, namun koordinasi dan komunikasi antar instansi dan masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan, peraturan, penataan dan program rencana tindak.

2. Pengaturan, pengawasan dan penertiban ekosistem danau: Instansi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota perlu melakukan pengaturan dan pelaksanaan penertiban pada danau yang berada pada wewenangnya dan yang berada pada wilayah pemerintahannya. Landasan suprastruktur peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyusunan program kerja; serta diperlukan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya air danau secara baik.

3. Penyediaan sistem informasi ekosistem danau: Berbagai pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan ekosistem danau dan masyarakat pengguna sumber daya danau memerlukan informasi tentang danau tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemantauan ekosistem danau yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya, dengan dukungan keahlian dan fasilitas laboratorium. Data hasil pemantauan tersebut perlu dipublikasikan serta dikelola dalam bentuk sistem informasi ekosistem danau, sehingga dapat diakses dengan mudah untuk keperluan pengelolaan danau tersebut.

Strategi umum pengelolaan ekositem danau tersebut digunakan untuk penyusunan program secara spatial dan fungsional, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan tata ruang ekosistem danau

b. Pengelolaan ekosistem perairan danau

c. Pengelolaan ekosistem lahan sempadan danau

d. Pengelolaan ekosistem DAS atau DTA

e. Pemanfaatan sumber daya air danau

f. Pengembangan sistem informasi

g. Pengembangan kelembagaan dan koordinasinya

h. Peningkatan partisipasi masyarakat

i. Pendanaan sebagai sumber dana untuk pembiayaan program dan rencana tindak.

6.2. Program Pengelolaan Ekosistem Danau

6.2.1. Penetapan Tata Ruang Ekosistem Danau

Penetapan tata ruang ekosistem danau secara terpadu meliputi ekosistem perairan danau, ekosistem daerah sempadan danau, dan ekosistem daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS). RTRW dan RDTR yang mengatur penggunaan lahan wilayah kabupaten dan wilayah kecamatan perlu sinkron dengan tata ruang ekosistem danau atau mengakomodasikan kebijakan yang tertuang pada tata ruang ekosistem danau.

Kewenangan penetapan tata ruang ekosistem danau berada pada pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tergantung kepada letak geografis danau dan ekosistemnya:

  • Tata ruang ekosistem danau yang berada dalam satu kabupaten atau kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota
  • Tata ruang ekosistem danau yang berada pada beberapa kabupaten dan atau kota ditetapkan oleh pemerintah provinsi
  • Tata ruang ekosistem danau yang berada pada beberapa provinsi ditetapkan oleh pemerintah pusat.

6.2.2. Pengelolaan Ekosistem Perairan Danau

a). Kualitas Air

Perairan danau menampung berbagai bahan pencemaran air dari DAS dan DTA termasuk daerah sempadan danau, yang disebut pencemaran allochthonous. Sumber pencemarannya adalah limbah domestik, pertanian, peternakan, dan industri. Selain itu terdapat juga sumber pencemaran air yang bersumber dari berbagai kegiatan pada perairan danau, yang disebut pencemaran autochthonous yaitu dari sumber berikut:

Kegiatan transportasi dan wisata air yang menggunakan perahu bermotor dapat mencemari air danau akibat kebocoran atau tumpahan bahan bakar dan pelumasnya.

Kegiatan usaha perikanan budidaya yang menggunakan pakan ikan buatan seperti keramba jaring apung (KJA), menyisakan sisa pakan dan limbah ikan.

Tumbuhan air dan alga yang mati akan membusuk dan terurai dalam air yang menyebabkan pencemaran.

Program pengendalian pencemaran allochthonous dilaksanakan pada DAS dan DTA serta daerah sempadan danau. Sedangkan untuk pengendalian pencemaran autochthonous dilakusanakan pada perairan danau, melalui proses pembinaan dan pelatihan tentang penertiban, perizinan dan pengawasan.

b). Keanekaragaman Hayati

Danau merupakan habitat bagi sejumlah besar organisme akuatis dan mendukung keanekaragaman hayati pada wilayah perairan dan daratan di sekelilingnya, termasuk sejumlah spesies burung. Keanekaragaman hayati ini banyak diantaranya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat penghuni daerah tangkapan air danau terutama nelayan.

Sistem penangkapan ikan dengan cara yang merusak (misalnya penggunaan racun ikan dan bahan peledak), serta penangkapan ikan secara berlebihan dalam menyebabkan menurunya populasi anak ikan yang masih muda sehingga berakibat pada penurunan keanekaragaman ikan danau. Perubahan fungsi lahan di daerah tangkapan air dan pembangunan jalan di tepian danau dapat berakibat pada rusaknya keanekaragaman hayati. Demikian juga pembersihan tanaman air dan reklamasi lahan dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati perairan danau.

Perlu program pendataan dan evaluasi spesies endemik danau, pemetaan jenis dan wilayah perkembangbiakan spesies-spesies terpenting. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan untuk penetapan kawasan prioritas perlindungan khusus. Konservasi yang benar dan pemanfaatan yang bijak atas keanekaragaman hayati danau dapat menjamin berfungsinya ekosistem secara efektif yang pada akhirnya mampu memberi berbagai manfaat bagi manusia.

c). Gulma Air

Pertumbuhan gulma air berkembang dengan cepat apabila terpicu oleh kesuburan air danau, yaitu kadar Nitrogen dan Phosphor. Tumbuhan ini berfungsi melindungi biota air danau termasuk ikan dan sebagai habitat pertumbuhannya. Namun demikian apabila tumbuh tanpa kendali tumbuhan ini menjadi gulma air dan mempengaruhi kuantitas dan kualitas air. Gulma air dapat dikendalikan secara mekanis, biologis dan kimiawi. Pengendalian secara kimia tidak disarankan karena dapat menimbulkan pencemaran air danau.

d). Erosi dan Pendangkalan

Sedimen yang berasal dari erosi lahan DAS dan DTA serta lahan sempadan danau yang terakumulasi mengendap pada perairan danau. Sedimentasi tersebut menyebabkan menurunnya kualitas air dan daya dukung kehidupan biota akuatik. Dampak penting lainnya adalah pendangkalan danau, khususnya pada tipe danau dangkal dan tipe danau paparan banjir. Program pengerukan sedimen sangat mahal, sehingga lebih baik pengendaliannya pada sumber erosi yaitu konservasi lahan.

e). Program Pengelolaan Ekosistem Perairan Danau

Danau merupakan sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi, sehingga dapat saling tumpang tindih bahkan dapat saling merugikan. Keterpaduan program pengelolaan ekosistem perairan danau diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Program pengelolaan ekosistem danau tersebut mencakup berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut :

  1. Studi inventarisasi dan pengukuran danau
  2. Penyusunan tata ruang atau zonasi lahan sempadan dan perairan danau
  3. Penyusunan tata guna air danau
  4. Penentuan status trofik
  5. Penentuan baku mutu air
  6. Penentuan daya tampung beban pencemaran air
  7. Konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
  8. Penertiban budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA)
  9. Penertiban penangkapan ikan endemik
  10. Penertiban introduksi jenis dan asal benih ikan dari luar danau
  11. Pengembangan program pembinaan dan percontohan perikanan ramah lingkungan
  12. Pengendalian tumbuhan air
  13. Penentuan luas, zona dan jenis tumbuhan air pada danau prioritas
  14. Pemanfaatan tumbuhan air untuk bahan baku kerajinan dan produksi, pembuatan biogas dan kompos
  15. Penertiban transportasi air untuk pencegahan tumpahan dan buangan bahan bakar minyak
  16. Sistem perizinan kegiatan pada danau atau yang berkaitan dengan danau

6.2.3. Pengelolaan Ekosistem Lahan Sempadan Danau

a). Status Lahan Sempadan Danau

Status kepemilikan dan permukiman pada lahan di daerah garis sempadan danau menyebabkan sulitnya merencanakan dan melaksanakan program konservasi danau, mengingat pada zona tersebut telah dihuni penduduk sejak lama bersama dengan berbagai kegiatan mata pencarian mereka. Daerah garis sempadan telah dihuni secara permanen, sedangkan lahan sempadan telah dikelola untuk persawahan dan kebun musiman pada waktu danau surut.

b). Sabuk Hijau Daerah Sempadan Danau

Pemulihan ekosistem danau yang rusak akan terlaksana dengan baik apabila disertai juga dengan penertiban lahan daerah sempadan danau. Penertiban bangunan pada daerah sempadan danau merupakan upaya yang berat, diperlukan ketegasan pemerintah daerah dan pengertian serta kepatuhan masyarakat.

Tata ruang danau yang disusun harus meliputi zonasi dan perencanaan daerah sempadan danau sebagai zona perlindungan ekosistem perairan danau. Dalam upaya melindungi atau menyelamatkan badan airnya, sempadan perairan danau harus dipertegas. Pembuatan batas alami berupa tanaman keras sebagai ”green belt” (sabuk hijau) akan dapat memenuhi keinginan yang dimaksud.

c). Program Pengelolaan Ekosistem Daerah Sempadan Danau

Program pengelolaan ekosistem daerah sempadan danau adalah sebagai berikut:

  1. Penentuan daerah sempadan dan daerah air surut (draw down) sebagai zona perlindungan danau dalam tata ruang ekosistem danau.
  2. Penanaman tanaman keras pada daerah sempadan danau sebagai batas alami perlindungan danau
  3. Larangan dan penertiban pengolahan lahan sempadan dan daerah air surut.
  4. Pembangunan sarana sanitasi bagi pengunjung pariwisata pada daerah sempadan danau.

6.2.4. Pengelolaan Ekosistem DAS atau DTA

Danau adalah komponen hidrologis utama yang terletak dalam suatu daerah tangkapan air dan tidak dapat dikelola secara terpisah dari keseluruhan daerah tangkapan airnya. Oleh sebab itu, pengelolaan danau dan daerah tangkapan airnya secara efektif memperlakukan keduanya sebagai dua hal yang berkaitan erat dan saling mengisi. Permasalahan danau tidak terlepas dan bahkan banyak tergantung kepada permasalahan DAS dan DTA. Kondisi dan berbagai kegiatan pada DAS dan DTA danau merupakan sumber perusakan allochthonous (erosi, sedimentasi dan limbah) perairan danau jika dilakukan tanpa perhitungan.

a). Pengendalian Erosi dan Sedimentasi

Kegiatan penebangan liar, alih fungsi lahan, dan pengolahan tanah untuk pertanian dapat menimbulkan gejala erosi yang berlanjut ke proses sedimentasi di perairan danau. Upaya mencegah kejadian tersebut pembukaan lahan harus dikendalikan dan keberadaan vegetasi dipertahankan. Daratan dengan kemiringan tanah > 60o harus dijadikan kawasan lindung, kemiringan 40o – 60o harus ditanami vegetasi dari jenis tanaman keras (tanaman tahunan), dan kemiringan 20o – 40o boleh diusahakan untuk tanaman setahun (palawija) namun harus dengan sengkedan. Sungai atau parit yang memasok air ke perairan danau, bila membawa sedimen dari erosi lahan perlu dikendalikan agar tidak menyebabkan pelumpuran dan pendangkalan danau, antara lain dengan bangunan penahan atau pengendap sedimen.

b). Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian pencemaran air dimulai dari pola penggunaan lahan ramah lingkungan antara lain dengan penggunaan deterjen rendah fosfat dan pestisida yang mudah terurai. Teknologi pengendalian pencemaran air yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

  • Pengolahan limbah penduduk dengan instalasi pengolah limbah tinja (IPLT), dan dengan instalasi kompos pupuk atau gasbio untuk bahan bakar.
  • Limbah industri diolah dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
  • Limbah pertambangan meskipun diolah dengan IPAL, masih menghasilkan banyak sisa penggalian bahan tambang atau tailing. Tailing tersebut harus diendapkan, tidak boleh dibuang ke danau karena menyebabkan pendangkalan dan pencemaran logam berat.

c). Program Pengelolaan Ekosistem DAS dan DTA

Program pengelolaan ekosistem DAS dan DTA danau adalah sebagai berikut:

  1. Studi identifikasi DAS dan DTA kritis
  2. Penghijauan dan reboisasi DAS dan DTA kritis
  3. Pengendalian erosi DAS dan DTA kritis
  4. Konservasi lahan daerah tangkapan air danau
  5. Penertiban lahan daerah tangkapan air danau
  6. Penentuan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA) danau-danau prioritas
  7. Peningkatan sanitasi penduduk
  8. Pengelolaan limbah peternakan
  9. Pengendalian limbah pertanian
  10. Pengendalian bencana banjir akibat luapan air danau

6.2.5. Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau

Pemanfaatan sumber daya air danau untuk keperluan air baku dan irigasi pertanian, serta sumber daya energi tenaga air (PLTA) memerlukan kajian daur hidrologi dan neraca air. Pengambilan sumber daya air tersebut tidak boleh mengganggu keseimbangan hidrologi, karena akan menurunkan permukaan air danau secara drastis.

Program pemanfaatan sumber daya air danau disusun dalam bentuk master plan tata guna air, agar kajian tersebut dapat dilaksanakan secara komprehensif, layak lingkungan dan berjangka panjang. Selain itu, pemilihan teknologi pengambilan air danau tidak boleh mengganggu morfologi dan ekosistem perairannya.

6.2.6. Sistem Informasi Ekosistem Danau

Pengelolaan ekosistem danau memerlukan dukungan data dan informasi, potensinya sebagai sumber daya alam, pemanfaatannya serta berbagai permasalahannya. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan strategi dan program ekosistem pengelolaan danau, serta pemanfaatan sumber daya air danau secara optimal dan layak lingkungan. Pemulihan ekosistem danau yang rusak memerlukan data dan informasi status kerusakannya serta parameter ekosistem sebagai indikator kerusakan.

Penelitian danau-danau di Indonesia secara menyeluruh pernah dilakukan pada tahun 1991-1994, yaitu Expedition Indodanau, yang meliputi 38 danau alam dan waduk. Studi ini dilakukan oleh gabungan tim peneliti kerjasama Puslitbang Air, Dep. Pekerjaan Umum dan Departemen Limnologi Universitas Helsinki Finlandia, serta dukungan informasi dari berbagai instansi penelitian lainnya, khususnya Puslit Limnologi-LIPI.

Puslit Limnologi-LIPI pada saat ini melakukan penelitian dan pemantauan danau-danau di Indonesia, bahkan memiliki Research Station di beberapa danau, antara lain Danau Maninjau. Hasil penelitiannya diterbitkan pada majalah ilmiah yang diterbitkan secara periodik yaitu Limnotek.

Rangkuman informasi berbagai danau telah disusun dan diterbitkan secara periodik oleh KLH, yaitu Profil Danau Indonesia. Publikasi ini sangat bermanfaat karena data dan informasi danau yang ditampilkan secara komprehensif merupakan kumpulan data dan informasi dari berbagai instansi dan publikasi serta kajian di lapangan. Publikasi ini dapat diperbarui dan dilengkapi dengan informasi terakhir, termasuk pengembangan IPTEK danau.

Pemantauan ekosistem danau perlu dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Data hasil pemantauan tersebut perlu dipublikasikan serta dikelola dalam bentuk sistem informasi ekosistem danau. Program kerja pemantauan dan penyediaan informasi ekosistem danau tersebut mencakup berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

  1. Penyusunan kerangka dan pembakuan sistem informasi dan database
  2. Informasi peta danau dan karakteristik morfometri danau
  3. Informasi hidrologi danau
  4. Informasi kondisi dan status ekosistem danau
  5. Informasi keanekaragaman hayati danau
  6. Informasi jenis ikan endemik yang perlu dilindungi
  7. Informasi pemanfaatan sumber daya air, yang telah digunakan dan yang direncanakan atau yang dialokasikan serta persyaratannya
  8. Pengembangan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana arus balik (overturn) untuk membantu pembudidaya perikanan danau.

6.3 Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi

6.3.1. Instansi Pusat

Berbagai instansi pada pemerintah pusat memiliki kewenangan yang berkaitan dengan masalah danau, yaitu : Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI), Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Kehutanan (DEPHUT), Departemen Pertanian (DEPTAN), Departemen Perhubungan (DEPHUB), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (DEPBUDPAR) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DEPESDM).

Instansi-instansi pengelola tersebut berperan sebagai instansi penanggung jawab sesuai dengan permasalahan danau berdasarkan kewenangannya masing-masing. Pengelolaan ekosistem danau banyak berkaitan dengan aspek ekologi dan permasalahan lingkungan hidup, oleh karena itu penyusunan peraturan dan pedoman tentang ekosistem serta konservasi danau perlu dikoordinasi oleh KLH, dan dukungan dari departemen dan instansi lainnya.

6.3.2. Instansi Daerah

Sebagian besar danau di Indonesia berada pada satu wilayah administrasi kabupaten atau kota. Namun terdapat danau-danau besar yang berada pada beberapa wilayah kabupaten dan kota sehingga berada pada wilayah administrasi pemerintah provinsi, misalnya danau Toba dan Singkarak.

Instansi-instansi daerah yang berwenang atau berkaitan dengan pemanfaatan danau antara lain adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA), Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Kehutanan (DISHUT) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Instansi PLN banyak berkepentingan pada beberapa danau yang memiliki PLTA, sehingga perlu berpartisipasi pada program koordinasi pengelolaan ekosistem danau.

6.3.3. Lembaga Penelitian Departemen dan Non Departemen

Pemantauan kualitas air secara nasional dilakukan oleh berbagai instansi di pusat dan daerah. PUSARPEDAL adalah unit pada Kementrian Lingkungan Hidup yang mengumpulkan data kualitas air secara nasional dari instansi lingkungan hidup di daerah. Penelitian Riset dan Teknologi danau banyak dilakukan oleh Puslit Limnologi-LIPI dan BPPT. Demikian juga lembaga penelitian departemen dan non departemen serta universitas banyak menyumbangkan hasil penelitiannya. Puslitbang Air Departemen Pekerjaan Umum memiliki database dan akses dengan jaringan pemantauan kuantitas dan kualitas air secara nasional. Oleh karena itu produk studi dan penelitian berbagai lembaga penelitian tersebut merupakan data dasar informasi danau yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya air danau dan ekosistemnya.

6.3.4. Pengembangan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau

Koordinasi pengelolaan ekosistem danau dapat dikembangkan dalam bentuk program yang menghasilkan kesepakatan kelembagaan dan koordinasinya, serta peraturan dan pedoman tentang pengelolaan ekosistem danau. Pada tingkat operasional koordinasi dapat dilaksanakan untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem danau serta dukungan pembiayaannya.

Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat perlu dikembangkan dengan program berikut :

  1. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dengan instansi pemerintah daerah
  2. Pengembangan peraturan dan pedoman pengelolaan ekosistem danau
  3. Peningkatan kemampuan dan pemahaman pengelola danau dan masyarakat
  4. Penyusunan prioritas pengendalian dan pemulihan kerusakan dan pencemaran ekosistem danau.

6.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

6.4.1. Peningkatan Pemahaman Terhadap Ekosistem Danau

Dukungan seluruh pemangku kepentingan adalah sesuatu yang mutlak dalam pelaksanaan hukum dan kebijakan pengelolaan danau. Hal ini hanya dapat diperoleh jika semua pihak memahami masalah pengelolaan danau termasuk nilai dan fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat umum. Kurangnya kepedulian, pengetahuan, data dan pemahaman baik dari pihak masyarakat, para pengambil keputusan di tingkat nasional maupun daerah serta sektor swasta sebagai penyebab timbulnya masalah. Para ilmuwan dan pakar danau dapat berbuat lebih banyak dengan menginformasikan hasil-hasil penelitiannya kepada masyarakat luas dan para penentu kebijakan.

Keterlibatan masyarakat sangat bermanfaat untuk mengenali masalah yang dihadapi danau dan mencari solusinya secara berkelanjutan serta mendapat dukungan luas dari masyarakat. Masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya harus didorong agar berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam mengenali dan menyelesaikan masalah yang membebani danaunya. Pemerintah dapat membantu, mendukung dan memfasilitasi ekonomi masyarakat yang sangat tergantung pada sumberdaya danau melalui penerapan konsep ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

6.4.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Ekosistem Danau

Program pelatihan dan alih pengetahuan dalam pengelolaan danau dapat dilakukan pada tingkat individu ataupun kelompok (keterampilan dan pengetahuan), pada tingkat lembaga atau organisasi (aspek operasi dan administrasi), dan pada tingkat strategi (aspek-aspek hukum, politik dan ekonomi). Pendidikan dan penyuluhan dapat dilakukan secara formal maupun informal di semua lini sehingga pesan mengenai pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan danau tersampaikan dengan baik. Indonesia sudah memiliki materi pendidikan lingkungan untuk melatih ratusan guru sekolah dasar di beberapa kawasan danau sehingga mereka mampu meneruskannya pada anak didik.

6.4.3. Pemanfaatan Danau Secara Bijaksana

Mengidentifikasi faktor budaya masyarakat setempat yang dapat menjadi perekat kuat dengan danaunya perlu memperoleh perhatian yang memadai. Menggali, membantu melestarikan dan mempraktekkan kembali kearifan lokal merupakan upaya untuk menemukan metoda terbaik dalam pengelolaan danau secara bijak dan berkelanjutan.

6.4.4. Keterpaduan Kelembagaan Masyarakat

Menerapkan proses partisipatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan danau secara berkelanjutan merupakan cara yang paling rasional untuk menjamin terciptanya keadilan, keterbukaan dan pemberdayaan demi kepentingan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Hal ini dapat diupayakan melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli danau, memfasilitasi kerjasama (jejaring) antar kelompok masyarakat, dan memfasilitasi kerjasama antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah terkait.

6.5. Pendanaan

Kelemahan dalam pengelolaan perairan danau adalah kurangnya dukungan dana untuk kegiatan pengelolaannya. Meski dimaklumi bahwa perairan danau memiliki nilai ekonomi yang tinggi, instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat pengguna danau belum mengalokasikan dana pengelolaan yang memadai. Pengelolaan perairan danau secara arif dan didukung dengan ketersediaan dana akan dapat memberi keuntungan dalam jangka panjang sebanding dana investasinya. Untuk meningkatkan kepedulian mengenai alokasi dana pengelolaan ini perlu melakukan sosialisasi pelestarian perairan danau kepada para pemangku kepentingan tersebut.

APBN: meningkatkan perhatian pemerintah pusat dalam pengalokasian dana untuk kegiatan pengelolaan ekosistem danau yang dapat dimulai dengan alokasi dana untuk membiayai perumusan pengelolaan ekosistem beberapa danau yang menjadi prioritas penanganan. Evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaannya akan menjadi bahan umpan balik yang berharga dalam menentukan alokasi dana selanjutnya.

APBD: meningkatkan perhatian pemerintah daerah dalam pengalokasian dana untuk kegiatan pengelolaan ekosistem danau. Undang-undang otonomi daerah dapat menjadi instrumen bagi daerah untuk memacu target pencapaian pemasukan daerah dengan memanfaatkan sumberdaya danau yang berwawasan ekosistem.

Swadaya Masyarakat: membebankan pembiayaan pengelolaan ekosistem danau pada masyarakat pengguna jasa-jasa ekosistem danau (user pay principal) yang sudah diterapkan pada beberapa danau dapat lebih dikembangkan. Demikian pula dengan prinsip pencemar membayar (polluters pay principal) dapat dijajagi penerapannya.

Sumber-sumber dana lain yang tidak mengikat baik dalam negeri maupun internasional: meningkatkan keterlibatan pihak non-pemerintah dalam pengelolaan ekosistem danau melalui peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai peluang dan prosedur dalam mengakses dana dari pihak non-pemerintah.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: