Draft Naskah Akademik Raperda

DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANAU LIMBOTO

BAB I  PENDAHULUAN

A. Kondisi Empirik Danau Limboto.

Danau adalah cekungan yang terjadi karena peristiwa alami atau sengaja dibuat manusia yang dapat menampung dan menyimpan air yang berasal dari air hujan, mata air dan atau sungai. Danau juga mempunyai peranan sebagai penyedia protein air tawar serta sebagai sumber pengairan lahan pertanian dan perkebunan. Danau Limboto adalah salah satu potensi sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang juga merupakan modal pembangunan dan sejak dulu telah dikenal sebagai ikon kebanggaan milik masyarakat Gorontalo. Seharusnya sebagai Ikon sekaligus modal pembangunan maka manfaat keberadaan danau limboto telah dapat dirasakan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yakni berupa manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi maupun pengembangan Pariwisata.

Keberadaan Danau Limboto bagi masyarakat Gorontalo memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan serta memiliki multi fungsi baik sebagai salah satu penyanggah kehidupan bagi masyarakat serta sistem penyanggah kehidupan biota air/ikan air tawar dan mahluk hidup lainnya juga sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan serta merupakan unsur ekosistem asli dari Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo. Fungsi penting lainnya yaitu sebagai muara DAS Limboto dimana terdapat 23 sungai yang bermuara kedalamnya termasuk 4 sungai besar yakni Sungai Meluwopo, Sungai Alo-Pohu, Sungai Molalahu dan Sungai Biyonga. Melihat berbagai fungsi serta daya dukung danau Limboto maka semua pemangku kepentingan wajib memikirkan pola pengelolaan berkelanjutan yang sesuai dengan aspek-aspek kelestarian serta perlindungan sumberdayaalam dan lingkungan sehingga fungsi dan dayadukung danau Limboto dapatdirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pada saat ini eksistensi Danau Limboto setiap tahunnya menunjukan penurunanyang signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas potensinya. Penurunankualitas dan daya dukung danau Limboto tersebut merupakan ancaman sekaligus indikasi bahwa satu saat nanti keberadaan danau Limboto bakal hanya sebagailegenda. Hal ini dapat dikaji dari berbagai data dan hasil penelitian diantaranya :

  • Hasil Penelitian BAPPEDA Kabupaten Gorontalo tahun 1970 menguraikanbahwa pada tahun 1932 luas Danau mencapai 7000 Ha dengan kedalamanmaksimum 30 meter sedangkan pada tahun 1950 kedalamannya masihmencapai 27 meter.
  • Hasil penelitian CIDA pada tahun 1999 menyebutkan luasan danau tersisa2900 ha.
  • Hasil Studi AMDAL Unsrat dan JICA pada tahun 2001, ketinggian airmaksimum pada musim kemarau adalah kurang dari 2,5 m, sedimentasiberasal dari hasil erosi dan sedimentasi in situ kawasan danau, kedalamansedimen bervariasi diseluruh kawasan danau yaitu dibagian timur danaumempunyai ketebalan sedimen 3 – 5 m, sepanjang sisi utara dan barat danauberkisar 5,8 – 6,4 m, sisi selatan berkisar antara 8,8 – 10,2 m, didekat outletketebalan sedimen sekitar 4,4 m dan dibagian tengah danau ketebalansediment 12,4 m, sedangkan beban untuk Sungai Biyonga sebesar 0,1282kg/det dan untuk Sungai Alo-pohu sebesar 0,0342 kg/det, yang didasarkanpada perhitungan debit sungai maksimum rata-rata selama 10 tahun.
  • Data Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo tahun 2003, kedalaman danauhanya mencapai 2 m saja dengan Luas 3000 ha.
  • Hasil Survey Existing Kondisi Danau Limboto tahun 2004 yang didukung olehJICA, bahwa tingkat kedalaman danau pada musim kemarau berkisar antara 2- 3 m, dan pada musim penghujan kedalaman danau berkisar 4 – 7 m.
  • Data Survey terakhir tahun 2005 mencatat kedalaman danau Limboto saat inihanya 1 – 1,5 m saja, tanah timbul danau seluas 637 ha sudah berubah wujudmenjadi sawah dan 329 ha menjadi ladang, 1.272 ha berubah menjadiperkampungan dan 42 ha sisanya untuk keperluan lainnya. (Presentasi BupatiGorontalo dalam “Temu Stakeholders dan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH Hulu Danau Limboto”,)

Dari data dan hasil-hasil penelitian tersebut juga menunjukan penyebabpendangkalan dan penyempitan luasan danau selain diakibatkan oleh lajuerosi/sedimentasi, perilaku pertanian sekitar pesisir danau, rumput/tanaman liardan gulma atau eceng gondok, diakibatkan pula oleh jenis alat tangkap ikanDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 20076berupa Bibilo dan Amelo, selain itu pula penggunaan jenis budidaya ikan karambadan jaring apung yang tidak teratur dalam pemanfaatan kawasan danau turutmenambah laju proses pendangkalan dan penyempitan areal kawasan danauLimboto.

Belum Maksimalnya koordinasi dan sinergitas program antar instansi juga ikutmenjadi penyebab terjadinya percepatan proses pendangkalan dan penyempitanluasan danau, diantaranya sertifikasi tanah timbul danau serta program-programbantuan yang kurang efektif yang berujung pada ketergantungan masyarakatterhadap bantuan pemerintah. Disisi lain proses pendangkalan dan penyempitandanau Limboto juga disebabkan oleh pola pengelolaan dan aktifitas yangberlebihan di kawasan hulu yang jauh dari kaidah kelestarian dan perlindunganalam, dimana telah terjadi degradasi yang cukup besar pada wilayah tangkapanair dan sempadan sungai yang bermuara ke danau. Kenyataan yang ada bahwakawasan cagar alam (CA. Tangale) dan kawasan lindung lainnya di wilayah hulusecara perlahan seakan tak mampu dipertahankan keberadaannya. Rusaknyaekosistem hulu tersebut merupakan satu kesatuan permasalahan atas ancamanbencana banjir dan kekeringan, hilangnya ekosistem kehidupan, bahkancenderung mempercepat proses lenyapnya keberadaan danau Limboto.

Kondisi saat ini, perangkat hukum yang ada belum dapat menyentuh esensikompleksitas permasalahan serta kebijakan pemerintah daerah masih berorientasipada boleh atau tidak boleh dalam cara-cara penangkapan/penggunaan alattangkap ikan di danau dan tidak mengatur langsung pada permasalahanmendasar yang dihadapi. Perangkat aturan yang ada belum efektif berjalan danpemberlakuannya tidak implementatif. Dengan sendirinya dari kompleksitaspermasalahan tersebut mendorong terjadinya pemiskinan terstruktur yangditunjukkan oleh angka-angka kemiskinan masyarakat pesisir danau dansekitarnya. Akibat dari lemahnya perangkat aturan maka secara sistematis danauLimboto menjadi kawasan terbuka yang memberi ruang terjadinya pengkaplinganliar yang tidak saja dilakukan oleh masyarakat pesisir danau tetapi terbuka jugabagi siapa saja yang berkepentingan terhadap penguasaan lahan pada kawasandanau Limboto, baik dijadikan lahan pertanian, tambak, perkebunan maupunpemukiman. Hal ini sangat rentan bagi yang memiliki kekuasaan baik uang maupun jabatan untuk menguasai atau memiliki lahan serta dapat menjadi salahsatu pemicu munculnya konflik-konflik lokal.

Karena pengelolaan danau Limboto tidak bisa lepas dari daya dukung ekologismaupun ekonomis maka pola-pola pengelolaan yang dilakukan membutuhkanstrategi dan model yang dapat mengatur mekanisme pengelolaan sekaligusmengantisipasi dampak yang timbul. Penyiapan perangkat hukum dan aturan jugamenjadi hal penting untuk mengatur sekaligus mengukur sejauh mana efektifitaspengelolaan dan pelestarian Danau Limboto.

B. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

1. Tujuan

Tujuan Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokokpokokpikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunanRancangan Peraturan Daeran tentang Pengelolaan dan Pelestarian DanauLimboto

2. ManfaatManfaat dari Naskah Akademis ini adalah:

a. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD), dan Masyarakat mengenai urgensi prinsip-prinsip dasarpengelolaan danau Limboto berkelanjutan yang harus dijadikan acuan dandiakomodasi dalam bentuk Peraturan Daerah Pengelolaan dan PelestarianDanau Limboto;

b. Memberi pemahaman kepada Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakatmengenai urgensi penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan danPelestarian Danau Limboto dengan mengacu dan mengakomodasi prinsipprinsipdasar pengelolaan berkelanjutan seperti dimaksud di atas;

c. Mempermudah perumusan asas-asas dan tujuan serta pasal-pasal yangakan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan danPelestarian Danau Limboto.

C. Metode Penyusunan Naskah Akademis

Penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan dengan melakukan studikepustakaan dan studi dokumen. Data mengenai kondisi empirik mengenaikawasan danau dan sekitarnya diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputiliteratur, laporan penelitian, dan laporan tahunan instansi terkait serta pihak lainyang berkepentingan (Perguruan Tinggi, LSM atau Lembaga Penelitian/Kajianlainnya dan Donor). Sedangkan, analisis kritis mengenai karakteristik hukum yangberkaitan dengan Pengelolaan Danau, sumber daya alam dan lingkungan hidupdidasarkan pada studi dokumen atas peraturan perundang-undangan dankebijakan yang berlaku.

D. Sistematika Naskah AkademisNaskah Akademis terdiri dari :

1. Bab pendahuluan yang berisi: (a) penjelasan tentang kondisi empirik sumberdaya alam; (b) tujuan dan manfaat dari naskah akademik;(c) metode penyusunan naskah akademik; (d) sistematika dari naskahakademik.

2. Bab Dasar dan Kajian Hukum penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan danPelestarian Danau Limboto yang mencakup : (a) Latar Belakang; (b) Dasarhukum penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pelestarian DanauLimboto; (c) Kaji banding aturan-aturan yang setingkat Peraturan Daerahtentang pengelolaan danau;

3. Bab Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan danPelestarian Danau Limboto

4. Bab Pendekatan Bioregion dalam Pengelolaan dan Pelestarian Danau Limbotoyang mencakup : (a) Aspek Ekologi; (b) Aspek Administrasi dan Politik; (c)Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Bab Ruang Lingkup Naskah Rancangan Peraturan Daerah, yang mencakup :(a) ketentuan umum; b) asas-asas pengelolaan danau Limboto; (c) tujuanpengelolaan danau Limboto; (d) hak dan kewajiban; (e) wewenang pemerintahdan kelembagaan; (f) pengakuan hak masyarakat local/adat; (g) mekanismetransparansi dan demokratisasi pengambilan keputusan; (h) mekanisme pangawasan dan akuntabilitas publik; (i) mekanisme penyelesaian sengketa; (j)sanksi ganti kerugian dan administrasi; (k) ketentuan pidana; (l) ketentuanperalihan; (m) ketentuan penutup.

6. Bab kesimpulan dan saran.

BAB II  DASAR DAN KAJIAN HUKUMTENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANAU LIMBOTO

A. Latar Belakang

Hal – hal yang melatarbelakangi perlunya pengaturan terhadap Pengelolaan danPelestarian Danau Limboto diantaranya sebagai berikut :

1. Danau Limboto merupakan salah satu potensi wilayah perairan yang jugamerupakan simbol Gorontalo, yang kondisinya saat ini sudah sangatmemprihatinkan akibat dari cukup tingginya laju tingkat pendangkalan yangberdampak pada penyusutan luasan areal perairan danau dan bahkanberpotensi pada keberadaan Danau Limboto di masa-masa mendatang;

2. Berkembangnya pertumbuhan tanaman eceng gondok dan jenis tanamanlainnya yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem danau danberdampak pada keberadaan unsur-unsur genetik ikan dan biota air di DanauLimboto serta berakibat semakin menyempitnya areal perairan danau;

3. Semakin besarnya pengalihfungsian areal pada wilayah pesisir kawasanDanau Limboto menjadi areal pertanian sehingga terjadi penyempitan wilayahkawasan danau yang dapat mengurangi fungsi danau sebagai kawasanpenampung/ air dari bebeberapa DAS dan akibatnya cenderung berpotensipada meluapnya air ke kawasan pemukiman masyarakat di sekitarnya;

4. Maraknya pengelolaan areal di kawasan pesisir maupun perairan danaudengan pola pengkaplingan dan pemagaran. Hal ini sangat bertentangandengan ketentuan dan dapat berpotensi menyebabkan konflik antar pemangkukepentingan di danau Limboto;

5. Masih terdapatnya pola-pola tangkap dan cara penggunaan alat tangkap ikanoleh masyarakat yang dapat merusak habitat ikan di danau dan semakinbertambahnya pendangkalan danau akibat penumpukan material / sampah didanau;

6. Pemanfaatan areal danau sebagai tempat pembudidayaan/pembesaran ikandan sarana wisata yang belum melalui proses kajian dan tanpa melaluiperijinan pemanfaatan lokasi;

7. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akanpentingnya fungsi ekonomis dan ekologis danau bagi keberlangsungankeseimbangan lingkungan dan;

8. Adanya beberapa tuntutan sebagian masyarakat yang menghendaki adanyasuatu payung hukum dalam pengelolaan dan pelestarian danau Limboto.

Beberapa hal ini yang merupakan sebagian dari kompleksitas permasalahan yangmelatarbelakangi diperlukannya pengaturan terhadap Pengelolaan danPelestarian Danau Limboto.

B. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pelestarian Danau Limboto

Secara umum pada dasarnya dalam konstitusi negara kita disebutkan bahwa“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini bermakna sangat luas yang padaintinya semua potensi kekayaan sumber daya alam yang berada di wilayah negarakita adalah untuk kemakmuran masyarakat, dan selanjutnya sebagai implementasiamanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan secara lebih lanjut pada beberapaketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber dayaalam dan atau sumber daya air secara umum.

Ketentuan yang mengatur keberadaan danau sampai dengan saat ini belumspesifik diatur dalam satu ketentuan perundangan dan masih tersebar dalambeberapa substansi perundangan diantaranya pada Undang-Undang tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undangtentang Perikanan serta peraturan perundangan lainnya baik yang berbentukUndang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan lainnya. Adapun beberapasubstansi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan air termasuk danaudidalamnya adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria

Pada dasarnya Undang-undang ini mengatur tentang Agraria atau pertanahanyang didalam substansinya mengatur juga air dan atau perairan. Dalam PasalDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 2007121 diuraikan tentang kesatuan tanah air yang merupakan karunia Tuhan YangMaha Esa dan merupakan kekayaan nasional dan berada dalam hubunganyang abadi, yang hak menguasainya berada pada negara sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat dan diberi wewenang untuk mengatur danpenyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaanbumi, air dan ruang angkasa. Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa “Selainhak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukanpula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Ketentuan ini kemudian dipertegaslagi pada Pasal 16 ayat (2) yang menyebutkan “hak-hak atas air dan ruangangkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ialah :a. hak guna airb. hak pemeliharaan dan penangkapan ikanc. hak guna ruang angkasa

Dalam Undang undang ini di Bagian IX Hak guna air, pemeliharaan danpenangkapan ikan Pasal 47 disebutkan :

(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/ ataumengalirkan air itu diatas tanah orang lain

(2) Hak guna air seta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur denganPeraturan Pemerintah.Pengaturan tentang hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikandalam ketentuan ini dapat dimaknai juga termasuk danau sebagai penyediadan panampung air serta ekosistem di dalamnya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya

Dalam salah satu pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang ini disebutkanbahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yangmempunyai kedudukan serta peranan penyting bagi kehidupan adalah karuniaTuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secaralestari, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat baik masa kinimaupun masa depan. Pertimbangan lainnya diantaranya disebutkan bahwaunsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya salingtergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhisehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat tergangunya ekosistem.Olehnya, untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya makadiperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati danekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan sertamelekat dengan pembangunan itu sendiri.

Dari uraian beberapa pertimbangan dari unsur – unsur filosofis yang mendasarilahirnya undang-undang ini menunjukan betapa pentingnya untuk menjaga danmelestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan tetapmembuka ruang untuk pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.Prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam ketentuan iniberorientasi pada pengelolaan dan pemanfaatan yang bersifat lestari, selaras,serasi dan seimbang.

Undang-Undang ini juga mengamanatkan bahwa konservasi sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggungjawab dan kewajibanpemerintah serta masyarakat melalui kegiatan diantaranya perlindungansistem penyangga kehidupan dan pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya sedangkan perlindungan sistem penyanggakehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjangkelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat danmutu kehidupan.

Dalam konteks pengelolaan Danau Limboto saat ini dikaitkan denganketentuan-ketentuan pada Undang-Undang ini maka jelas perlu suatu prosespembenahan agar sumber daya alam hayati dan ekosistem danau dapattermanfaatkan dengan baik melalui pengelolaan yang lestari.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Danau Limboto adalah juga salah satu potensi pariwisata yang di milikimasyarakat Gorontalo, yang proses pengelolaannya mulai dikembangkansecara komersial baik oleh perorangan, kelompok usaha dan pemerintah. Halini dapat dilihat dengan telah adanya pembangunan resort, usahapemancingan pada jaring pembesaran ikan dan penyediaan rumah makan dikawasan danau.

Beberapa point penting yang menjadi substansi dalam Undang-Undang ini,diantaranya adalah:

  • Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan dayatarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air serta memperluas danmemeratakan kesempatan berusaha.
  • Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan,

a. Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupanekonomi dan sosial;

b. Nilai-nilai Agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat;c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;d. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

  • Peran serta masyarakat dimana disebutkan dalam rangka proses pengambilan keputusan (penyelenggaraan kepariwisataan), pemerintah mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan.

Amanat ketentuan tersebut sebagaimana diatas kiranya menjadi perhatianserius dalam pengelolaan kepariwisataan di Danau Limboto

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa lingkungan hidup adalahkesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsunganperikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup ini sebagaimana yang dijabarkan melalui Undangundangini adalah :

(1) Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esakepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nyayang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapattetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsaIndonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatankualitas hidup itu sendiri. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara,merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinanDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200715kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akantercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan,baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupunmanusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagaipribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin.Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungantimbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetapdalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agarsumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kinidan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagaiupaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untukmeningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahirmaupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaansumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsilingkungan hidup.

(2) Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah,baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkunganhidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayahwewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkunganhidup Indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruangtempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hakberdaulat serta yurisdiksinya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesiatidak lain adalah wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benuadan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yangmemberikan kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yangtinggi nilainya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesiamenyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaradalam segala aspeknya. Dengan demikian, wawasan dalammenyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalahWawasan Nusantara.

(3) Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagaisubsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografidengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dandaya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan yang demikianmemerlukan pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yangdidasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup akan meningkatkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangansubsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akanmempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akanmempengaruhi ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu,pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistemdengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Untuk itu, diperlukan suatukebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harusdilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai kedaerah.

(4) Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alamguna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu,ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalamjumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber dayaalam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatanpembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makinmeningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidupdapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapatmenurun.Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandungrisiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur danfungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan bebansosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggungbiaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidupmerupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab,keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkanmelalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untukmemelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunanyang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadisarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminanbagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masadepan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dikelola denganprinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, danseimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasanlingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasimasa kini dan generasi masa depan.

(5) Arah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunanekonomi dengan bertumpukan pada pembangunan industri, yangdiantaranya memakai berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif.Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat,industrialisasi juga menimbulkan ekses, antara lain dihasilkannya limbahbahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam medialingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dankelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Secara global, ilmupengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia.Pada kenyataannya, Gaya hidup masyarakat industri ditandai olehpemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbahbahan berbahaya dan beracun. Hal itu merupakan tantangan yang besarterhadap cara pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil terhadaplingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia sertamakhluk hidup lain. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya danberacun beserta limbahnya perlu dikelola dengan baik. Yang perludiperhatikan adalah bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiaharus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luarwilayah Indonesia.

(6) Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makinmeningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorongmakin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan daritindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundangundangandi bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yangbersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan lain. Olehkarena itu, dalam izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lainnya. Apa yang dikemukakan tersebut di atasmenyiratkan ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkunganhidup sehingga perlu dipertegas batas wewenang tiap tiap instansi yangikut serta di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(7) Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagainegara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidupsebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganhidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh gunamenjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup.Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penaatansetiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnyaberlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undangNomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok PengelolaanLingkungan Hidup telah menandai awal pengembangan perangkat hukumsebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagaibagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yangberwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satudasawarsa sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, kesadaranlingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandaiantara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yangbergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat.Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsilingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperanserta,tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu, permasalahanhukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatmemerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasiinternasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkunganhidup Indonesia. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut,dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.Undang-undang ini memuat Norma hukum lingkungan hidup. Selain itu,Undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai danmenyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuatketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturanperundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi,kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukumadministrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untukmengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif,yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untukmencapai kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Disamping itu, perlupula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan. Dengan carapenyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akanmeningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapapentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidupdalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukumpidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidanahendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksiadministrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketalingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif beratdan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannyamenimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinansemakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi,dalam Undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.

(8) Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan tersebut di atasdapat terangkum dalam satu sistem hukum lingkungan hidup Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan salingterkait dengan berbagai ekosistem lainnya sehingga upaya pengelolaan danpemanfaatan hutan secara bijak dan lestari akan berdampak positif juga bagiekosistem lainnya. Keberadaan kawasan hutan di Gorontalo berkontribusi jugaterhadap keberadaan Danau Limboto, dan oleh sebab itu pengelolaan danpemanfaatannya harus sinerji dengan pengelolaan dan pemanfaatan DanauLimboto.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Sumber daya air tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dan mahlukhidup lainnya sehingga untuk menghadapi ketidakseimbangan antaraketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakinmeningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsisosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonisantarwilayah, antarsektor dan antargenerasi. Hal ini yang mendorong perlunyapengaturan sumber daya air.Dalam ketentuan perundangan ini, Danau merupakan salah satu dari sumberdaya air sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 dan Pasal 35. Pengembangan sumber daya air dilaksanakan tanpa merusak keseimbanganlingkungan hidup, sehingga dalam penyelenggaraannya harus didasarkanpada rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayahyang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber dayaair, kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat, kemampuanpembiayaan, dan kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.Dengan memperhatikan ketentuan ini maka Danau Limboto yang merupakansalah satu sumber daya air di Gorontalo telah perlu diatur pemanfaataanyasecara terencana dengan prinsip lestari agar keberadaannya dapat terwariskanbagi generasi di masa datang.

7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan

Setiap kawasan perairan mengandung sumber daya ikan dan lahanpembudidayaan ikan yang potensial. Pengelolaan sumber daya ikan perludilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja danpeningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan dan/atau pihak-pihakyang terkait dengan kegiatan perikanan serta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.Danau Limboto yang merupakan kawasan potensial sumber daya ikan danlahan pembudidayaan ikan dan juga kawasan produksi ekonomi masyarakatpesisir danau sudah seharusnya didorong dengan suatu regulasi menjadikawasan konservasi sumber daya ikan yaitu kawasan yang diberikan upayaperlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasukekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dankesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilaidan keanekaragaman sumber daya ikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam

Peraturan ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan upaya pengelolaan danpelestarian Danau Limboto karena dari beberapa daerah aliran sungai yangmasuk ke Danau Limboto berasal dari daerah aliran sungai pada kawasansuaka alam dan peletarian alam.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam ketentuan ini setiap kegiatan yang berkaitan dan/atau usaha senantiasadilakukan berdasarkan kajian termasuk analisis mengenai dampak lingkungan.Sampai dengan saat ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan di DanauLimboto belum sepenuhnya melakukan kajian analisis dampak lingkungansehingga cenderung berdampak pada keberadaan kawasan danau secarakeseluruhan.

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan daerah ini usaha perikanan tertentu harusmelalui proses perizinan dari pemerintah sesuai kewenangan olehBupati/Walikota atau oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Gorontalo

Ruang lingkup dalam ketentuan ini meliputi kewenangan pemerintah ProvinsiGorontalo dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran airyang berkoordinasi dengan pemerintah Kabuapten/Kota. Peraturan Daerah inijuga mewajibkan setiap orang mencegah dan menanggulangi terjadinyapencemaran air, memulihkan kualitas air akibat pencemaran, melakukanefesiensi pemanfaatan sumber daya air, serta memelihara dan atau menjagakelestarian daya dukung sumber daya air (termasuk Danau di dalamnya).

12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo

Ketentuan ini menggariskan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakandengan asa manfaat, demokrasi dan keterpaduan antara kepentingan sosial,ekonomi dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yangberkelanjutan, yang berwawasan lingkungan hidup serta terjaminnyakesejahteraan masyarakat secara utuh dan menyeluruh, baik unutk geberasisekarang maupun yang akan datang.

C. Kaji Banding Peraturan Pengelolaan Danau di daerah Lain

Danau yang merupakan cekungan tanah yang cukup luas dan berisi air salah satufungsinya adalah sebagai penampung air dan tempat hidup berbagai biota airyang terjadi karena suatu proses alamiah. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesiadanau terdapat dan tersebar di beberapa daerah dengan karakteristik dan kondisiyang cukup beragam.

Danau Limboto mempunyai karakteristik tersendiri diantaranya tempat hidupnyabeberapa ikan endemik dan dari letak geografisnya berada di 2 (dua) wilayahadministrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.Karakteristik ini agak berbeda dengan beberapa danau yang ada di daerah lain,seperti misalnya Danau Tondano, Danau Poso, Danau Tempe dan Danau Tobayang berada pada 1 (satu) wilayah administrasi pemerintahan suatu Kabupaten.

Kondisi Danau Limboto cukup berbeda dengan kondisi danau di daerah laindimana tingkat percepatan pendangkalan, penyempitan areal dan kedalamannya yang mengalami proses penyusutan cukup cepat. Kondisi ini yang apabila tidakdilakukan upaya-upaya konkrit untuk penyelamatan melalui pengaturanpengelolaan dan pelestarian maka akan mengancam keberadaannya, yang padaakhirnya memberi dampak yang cukup besar bagi masyarakat sekitar dan bahkansebagian besar wilayah Gorontalo akibat bencana banjir yang disebabkan olehtidak berfungsinya danau Limboto sabagaimana mestinya.

Sampai dengan saat ini di beberapa daerah yang mempunyai danau belumditemukan pengaturan dan pengelolaan danau yang diatur dalam sebuahperaturan daerah. Hal ini juga sebagaimana ulasan sebelumnya sebagaimanatertera diatas, dimana peraturan perundangan yang lebih tinggi belum ada yangspesifik mengatur keberadaan danau. Kondisi ini pula secara tidak langsungberdampak pada semakin memprihatinkannya keberadaan danau-danau yang adadi negara kita.

Pada beberapa daerah seperti DKI Jakarta terdapat pengaturan oleh pemerintahdaerah terhadap kawasan penampung air berupa Situ. Situ mempunyai kesamaanfungsi dengan danau yaitu sebagai kawasan penampung air tapi pada dasarnyamempunyai perbedaan dengan danau terutama dengan Danau Limboto yang selain berfungsi sebagai kawasan penampung air juga merupakan kawasan yangcukup strategis karena selain memiliki nilai ekonomis dan ekologis juga memilikinilai historis serta merupakan ikon Gorontalo.

Upaya kaji banding juga dilakukan melalui penggalian informasi tentang daerahlain yang memiliki danau sebagai bahan pembanding dalam upaya penyusunanpengaturan pengelolaan dan pelestarian kawasan danau Limboto namun haltersebut kurang berhasil karena memang di daerah lain belum ada pengaturantentang danau melalui suatu peraturan daerah.

BAB III LANDASAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANAU LIMBOTO

A. Landasan Filosofis

Penyusunan Peraturan Daerah ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asasyang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undanganpada umumnya yaitu diantaranya :

a. Asas Pengayoman bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untukmemberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentramanmasyarakat;

b. Asas kemanusiaan dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untukmemberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabatsetiap warga masyarakat secara proporsional;

c. Asas Keadilan dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalahuntuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakattanpa kecuali serta;

d. Asas ketertiban dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dariperaturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakatmelalui jaminan adanya kepastian hukum.

B. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya keberadaan Danau Limboto bukan saja sebagai area ekonomipublik bagi masyarakat nelayan dan penduduk sekitar tetapi juga mempunyai dayadukung yang sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan masyarakatdan propinsi Gorontalo secara umum. Letak geografis Danau Limboto yang cukupspesifik karena berada di wilayah 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten Gorontalo danKota Gorontalo memerlukan koordinasi dan sinerjitas program dalampemberdayaan pengelolaan potensinya maupun penangggulangan permasalahanyang ada dengan melibatkan peran aktif dan peranserta pemerintah PropinsiGorontalo

Keberadaan Danau Limboto sebagai salah satu potensi sumber daya alam/airyang dimanfaatkan masyarakat dalam menunjang aktifitas sosial sehari – harisebagai nelayan dan/atau pengelola usaha pembesaran ikan telah turut pulamenumbuhkan nilai – nilai kerekatan masyarakat dengan lahirnya beberapakelompok masyarakat yang bergerak dalam usaha perikanan air tawar baik darikalangan nelayan atau pengusaha kecil. Wadah sosial masyarakat ini menunjukanakan keberadaan suatu komunitas masyarakat yang perlu diakui dandiberdayakan eksistensinya, yang salah satu upaya untuk itu adalah denganpembentukan Peraturan Daerah ini.

C. Landasan Ekologis

Bahwa pada dasarnya terdapat hubungan yang saling dan sangat mempengaruhiantara manusia dengan lingkungan (danau Limboto) sehingga perlu dijaga untuktetap seimbang dan saling menunjang agar tidak terjadi eksploitasi berlebihanyang dapat mengancam keberadaan kehidupan hayati danau dan atauberkurangnya potensi danau yang dapat dimanfaatkan manusia.

D. Landasan Ekonomi

Keberadaan Danau Limboto dan manfaat ekonomisnya bagi masyarakat sekitarsangat besar. Sebagian besar masyarakat sekitar masih menggantungkan hidupdan kehidupannya dari potensi ekonomi dari Danau Limboto, baik dengan profesisebagai nelayan, petani musiman maupun pengelolaan secara sederhana danberkelompok kegiatan pembesaran ikan.

1. Penduduk (nelayan) dan tanggungan hidupBerisi jumlah penduduk (pesisir danau maupunmasyarakat lainnya) yangberprofesi sebagai nelayan dan tanggungan hidupnya

2. Usaha pertanian (musiman)Memuat tentang Jumlah penggarap areal pertanian/perkebunan di pesisirdanau Limboto, komoditas dan hasilnya

3. Kelompok usaha pembesaran ikanJumlah jaring apung yang ada baik milik perorangan maupun perkelompok danhasil produksinya’

4. Aktifitas yang berkaitan dengan proses perekonomian masyarakat pesisir.

Dengan beberapa uraian anilisis sederhana diatas maka secara umumkeberadaan Danau Limboto saat ini dan diwaktu – waktu mendatang sangat besarpengaruhnya bagi kondisi ekonomis masyarakat sekitar maupun masyarakatGorontalo secara umum.

E. Landasan Yuridis

Upaya untuk mengatur pengelolaan dan pelestarian Danau Limboto melaluiPeraturan Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan amanat perundang-undanganpada uarian dasar hukum penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan danpelestarian danau Limboto yang diuraikan pada Bab II Huruf B diatas, jugamerupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlakudiantaranya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :

1.1. Bab II Pasal 7 disebutkan Ayat (1) Jenis dan Hierarki PeraturanPerundang-undangan adalah sebagai berikut ;1. UUD Republik Indonesia 1945;2. UU/Perpu;3. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden5. Peraturan Daerah.Ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf emeliputi :a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi dengan Gubernur.

1.2. Bab III Pasal 12 :Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalamrangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, danmenampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjutPeraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

1.3. Bab VII Pasal 40Ayat (1) : Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) dilakukan oleh DPRD dengan Gubernur

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya :

Pada Bab VI Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pasal 136 :

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuanbersama DPRD.

(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebihlanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi denganmemperhatikan ciri khas masing-masing daerah

(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi

(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelahdiundangkan dalam lembaran daerah.

BAB IVPENDEKATAN BIOREGION DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANAU LIMBOTO

Data dari BAPPEDA Kabupaten Gorontalo tahun 2005 dan pidato Bupati Gorontalopada acara Temu Stakeholders dan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaan SDA dan LH Hulu Danau Limboto tahun 2006, menyatakan bahwadanau yang tadinya memiliki kedalaman 30 meter di tahun 1932, tahun 2006 tinggal 1- 1,5 meter disaat musim kemarau. Danau yang seharusnya memberikankesejahteraan kepada rakyat disekelilingnya malah menjadi sumber bencana dankesengsaraan bagi rakyat Gorontalo. Di musim hujan, banjir menjadi langganansetiap tahun, sedangkan di musim kemarau, Gorontalo kekurangan air minum,pertanian dan kebutuhan lainnya.

Danau Limboto dan hulu-hulu sungainya merupakan sumber kehidupan bagi rakyatGorontalo. Hulu-hulu sungai Danau Limboto merupakan sumber air bagi lahanpertanian untuk mensuplai ketahanan pangan rakyat Gorontalo. Sungai-sungaitersebut selain menjadi sumber air, juga menjadi tempat menampung air bila musimpenghujan. Dengan begitu, orang Gorontalo bisa menanam jagung, padi, pisang,kelapa, dan bahan pangan lainnya tanpa ada gangguan banjir.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa danau Limboto pernah menjadi sumberkedaulatan pangan orang Gorontalo. David Henley (Henley, 2005) mencatat bahwadi akhir abad ke 19, danau Limboto memberi kontribusi utama dan mendominasi”routine diet” orang Gorontalo. Bahkan sebagian besar orang Gorontalo mengatakan”no need” untuk ikan laut karena kelezatan dan suplai ikan, kerang-kerangan, kepitingdan udang dari danau yang berlimpah. Menurut Padtbrugge (1677) dalam Henley(2005), udang danau merupakan sumber protein utama bagi orang yang kurangmampu karena sangat mudah didapat dan stoknya tersedia kapan saja. Budidayaikan air tawar juga bukan hal yang baru bagi orang Gorontalo waktu itu. Mereka jugaakrab dengan berbagai macam alat tangkap seperti pancing, jaring, bubu, dan jugaracun ikan dari tanaman tertentu. Keanekaragaman hayati danau Limboto tergolongtinggi dengan jenis ikan yang beragam serta merupakan habitat buaya (Henley,2005). Budaya makan ikan danau telah menjadi budaya orang Gorontalo. Sampaisekarang inipun sebagian besar orang Gorontalo lebih senang mengkonsumsi ikan danau ketimbang ikan laut. Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain diIndonesia atau di luar negeri sekalipun, harga ikan air tawar di Gorontalo lebih mahalketimbang air laut misalnya untuk jenis tertentu seperti mujair, gabus, dan belut.

Upaya penyelamatan danau Limboto seharusnya tidak dilakukan secara terpisahpisah. Artinya dalam mengelola dan menyelamatkan danau Limboto, kita tidak bisahanya melihat ekosistem perairan dan sempadan danaunya saja. Tetapi yang juga perlu dilihat adalah daerah hulu/kawasan hutan darimana air danau berasal, sungai-sungai yang dilewati air, pemerintah di wilayah dimana hutan, sungai dan danau berada, dan yang paling penting adalah interaksi politik, ekonomi, budaya manusia didalam kawasan-kawasan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan bioregion danauLimboto merupakan konsep pengelolaan yang menggabungkan ekosistem danadministrasi dari daerah hulu sampai ke danau itu sendiri.

Bioregion merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sebuah pendekatanpolitik, budaya dan lingkungan yang didasarkan pada ’wilayah bentukan alam’,konsisten dengan konsep bioregion. Bioregion atau kadang juga disebut ekoregionadalah batas-batas dimana tanah, lahan dan air bukan dibatasi oleh batas-bataspolitik, tetapi oleh batas geografi komunitas manusia dan sistem-sistem ekologi.Bioregionalism menekankan bahwa penentuan sebuah bioregion juga adalahfenomena budaya dan tempat dengan penekanan pada masyarakat lokal,pengetahuan dan solusi-solusi. Pemakaian istilah bioregionalism pertama kalidiperkenalkan oleh Peter Berg dan Raymond Dasmann dalam tulisan ”ReinhabitingCalifornia” di jurnal The Ecologist No. 10 tahun 1977.

Fokus pengelolaan bioregional adalah menyediakan alat-alat politik untukmempromosikan restorasi dan perbaikan sistem-sistem alam yang sepenuhnyamendukung masyarakat didalam kawasan tersebut dan alam sekitarnya. Pendekatanbioregionalism bertumpu pada :- Komitmen untuk sehatnya sistem-sistem alam;- Hubungan spritual dan budaya antara masyarakat, tanah dan proses-prosesekologi; serta- Tujuan akhir desentralisasi politik, penentuan nasib oleh rakyat serta keadilansosial.

Pendekatan sektoral, sentralistik, administratif serta tidak melibatkan masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya alam seharusnya dirubah. Untuk itu dibutuhkan sebuah visi pengelolaan yang sumberdaya alam dengan melihat semua sumberdayaalam dalam sebuah region sebagai satu kesatuan ekosistem yang terintegrasi danbertumpu pada masyarakat setempat. Otonomi daerah seharusnya tidak dipandangdari sisi ekonomi dan administrasi semata, tetapi melalui dukungan partisipasi aktifdari masyarakat setempat serta pengembangan rencana tata ruang daerah yangmengaitkan aspek-aspek kepentingan administrasi dan ekologi.

Pengelolaan bioregional mengharuskan keterlibatan penuh dari para pihak, sisteminformasi yang solid dan komprehensif serta penerimaan sosial oleh masyarakat.Pada dasarnya, pendekatan bioregionalism fokus pada penyesuaian pengelolaansumberdaya dengan situasi dan potensi lokal, pengembangan kemampuanmasyarakat serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait yang terintegrasi.Dengan demikian secara rinci pendekatan bioregion danau Limboto seharusnyamelihat aspek-aspek berikut ini:

a. Aspek ekologi

Aspek ekologi yang penting untuk dipertimbangkan adalah:

– Kondisi lingkungan dan keanekragaman hayati di wilayah ekosistem hutan,sungai, dan danau.

– Kondisi iklim

– Formasi lahan (topografi, geology dan geomorfologi, tanah)

Untuk konteks pengelolaan bioregion danau Limboto, yang perlu menjadi prioritasadalah tingginya laju deforestasi di daerah hulu. Deforestasi hulu merupakanpenyebab utama pendangkalan danau Limboto. Studi JICA dan Pusat Studi AMDAL Unsrat menunjukkan bahwa laju sedimentasi dari 4 sungai utama yangbermuara di danau Limboto sangat tinggi. Sungai-sungai tersebut adalah SungaiMeluuopo, Sungai Alo-Pohu, Sungai Molalahu dan Sungai Biyonga. Ketebalansedimen di bagian Timur sedalam 3 – 5 meter, di bagian utara 5,8 – 6,4 meter,sedangkan di bagian Selatan antara 8,8 – 10,2 meter. Bisa dipahami ketebalansedimen di bagian Timur danau cenderung rendah karena posisi geografis outletdanau menuju ke laut berada disini.

Ekosistem danau tidak dapat bertahan tanpa aliran air dan suplai materi danenergy serta tidak terlepas dari sistem tanah di daerah hulu. Oleh karena itufisiokimia dan atribut ekologi dari sistem danau tergantung pada lingkungan alam, jumlah penduduk dan aktivitasnya di daerah tangkapan air (Kira, T dan Sazanami,H,. dalam Hashimoto, M dan Barrett, B.F.D, 1991). Kerusakan hutan yang sangatparah di daerah hulu diakibatkan oleh penebangan kayu illegal dan pembukaanlahan. Ini diakibatkan oleh karena kurang konsistennya Pemerintah dalammenentukan peruntukan kawasan hutan, penegakan hukum yang sangat lemahdan korup, serta masih melihat hutan sebagai sumber ekonomi.

Kerusakan hutan di Gorontalo telah dirasakan sejak pemerintahanBelanda. Pemerintah Belanda sangat konsen dengan kerusakan hutan dan banjirdi Gorontalo. Administrasi Pemerintah Belanda malah membuat ’appoinment ofspecialized forestry officials’ di tahun 1919 (Tideman, 1926 dalam Henley, 2005).Kekhawatiran ini ditindaklanjuti dengan membuat hutan buatan di daerah TimurLaut daratan Limboto (sekitar daerah Telaga dan Tapa) (Grondijs, 1931 dalamHenley, 2005). Pemerintah Belanda jugalah yang pertama kali menetapkankawasan-kawasan lindung di Gorontalo. Diantara kawasan lindung yangditetapkan tersebut, saat ini telah menjadi Taman Nasional Bogani NaniWartabone, Cagar Alam Panua, Cagar Alam Mas Popaya Raja, dan Cagar AlamTangale. Tercatat pada tahun 1939, telah ada 2.300 kilometer bujursangkarkawasan hutan yang ditetapkan dibawah perlindungan pemerintah Belanda (Korn,1939 dalam Henley, 2005).

Bila dilihat dari catatan-catatan historis, situasi saat ini, kondisi geografi sertakerusakan hutan saat ini, Gorontalo benar-benar telah menjadi korban bencanaekologi yang sangat akut. Kondisi ini membutuhkan waktu yang lama untukmemperbaikinya. Oleh karena itu pemerintah saat ini perlu mendorong upayaupayapenanganan serius dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kawasanhutan di bioregion danau Limboto. Perlu dilakukan upaya – upaya secara spesifik,terencana dan hati – hati dalam konteks pengelolaan danau limboto khususnyadalam hal penanganan masalah banjir yang terjadi selama ini di Gorontalo karenaoutlet terakhir danau Limboto adalah sungai Topadu, sungai Bolango yangbermuara di sungai Bone dan Teluk Gorontalo. Upaya – upaya ini perlu diikutioleh instrumen-instrumen data dan peta, informasi yang solid, kebijakan danorganisasi yang bisa dan sanggup untuk mengimplementasikan pendekatantersebut. Selain ituDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200732perlu diikuti dengan perangkat-perangkat pelaksanaannya. Informasi yang akurattentang kondisi dan kompleksitas danau Limboto saat ini, perlu diketahui olehsemua orang Gorontalo sehingga mereka benar-benar paham akan kondisi yangsebenarnya telah terjadi dan bila perlu dimulai dengan melibatkan generasi mudadan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mereka akan bencana ekologi yangmenimpa Gorontalo. Peran guru-guru di sekolah sangat dibutuhkan dalammendukung kegiatan ini.

Kampanye-kampanye penyebaran informasi melalui media massa baik koran,radio dan radio komunitas serta pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah.Kampanye ini perlu didukung oleh data yang valid dan solid sehingga masyarakattahu kondisi yang sebenarnya terjadi dan tahu dukungan apa yang bisa merekalakukan. Perlu ada pusat informasi di simpul-disimpul tertentu yang didukung olehtenaga-tenaga peneliti dan perangkat informasi yang akurat sehinggapelaksanaan program-program yang berkaitan dengan penyelamatan bioregiondanau Limboto dapat diterima dan didukung oleh masyarakat.

b. Aspek Administrasi Politik

Yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana pendekatan bioregion diterapkanoleh pemerintah di kabupaten atau kota yang mendapat manfaat langsung atautidak langsung dari bioregion danau Limboto. Secara administratif, wilayah fisikdanau Limboto terletak di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Adapun Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara juga penting untukdilibatkan karena di daerah ini terjadi interaksi masyarakat di sebagian kecilmenjadi daerah hulu dari sungai-sungai yang mengalir ke danau.

Secara historis dan realitas saat ini, daerah bioregion danau Limboto merupakanpusat pemerintahan Provinsi Gorontalo dari jaman dahulu sampai sekarang.Konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten dan Kota Gorontalo menjadikan duadaerah ini menjadi penentu utama roda pemerintahan di daerah Gorontalo. OrangGorontalo pertama kali terbanyak bermukim didaerah ini, demikian pula duakerajaan besar Limutu dan Hulonthalo terpusat di kawasan ini.

Secara politik, batas administrasi pemerintahan Kota dan Kabupaten sangatberkaitan dengan pengelolaan danau karena disinilah terjadinya tarik menarikkepentingan pemerintah terhadap pengelolaan danau. Kebijakan ditiap-tiapDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200733daerah dalam konteks penyelamatan bioregion danau seringkali tidak sejalanbahkan bertolak belakang. Orang-orang di Kota Gorontalo yang tidak memilikiwilayah hutan dan sebagai pemakai jasa lingkungan (air, oksigen dan hasilkayu/non kayu) dari Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango seharusnyamensubsidi upaya-upaya penyelamatan bioregion danau Limboto.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi perlu memediasi dan/atau mengambil alihpengelolaan bioregion danau Limboto. Bila perlu pemerintah bisa membentukadanya badan otorita danau Limboto yang menangani permasalahan danauLimboto dari daerah hulu sampai danau. Forum dan Kelompok Kerja untukpenyelamatan danau yang telah ada perlu dikuatkan, dikembangkan dan disupportsecara politik maupun pendanaan untuk kegiatan-kegiatannya. Rencanamenyeluruh penyelamatan danau Limboto seharusnya disusun bersama-sama oleh representasi wilayah-wilayah administrasi politik tadi dan dilaksanakan dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utamanya.

Peran badan-badan pemerintah misalnya Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai(BP DAS) Bone Bolango, Dinas Kehutanan, Balitbangpedalda, yang seharusnyamenyatukan pengelolaan bioregion danau, belum bisa bekerja maksimal karenalemahnya dukungan politik terhadap lembaga-lembaga ini.

Peran serta masyarakat dari wilayah administrasi tadi perlu didorong denganmemberi peluang terbentuknya organisasi-organisasi rakyat di wilayah-wilayahadministrasi tadi. Seharusnya tidak ada pembatasan wilayah administrasi untukpembentukan organisasi-organisasi rakyat tersebut. Contoh yang paling kongkritsaat ini adalah terbentuknya Organisasi Rakyat Penyelamat Danau Limboto yangmerupakan representasi masyarakat dari daerah pesisir danau di Kabupaten danKota Gorontalo serta masyarakat di hulu sungai yang berada di Kabupaten BoneBolango. Organisasi ini perlu didorong dan dikembangkan untuk menjadi motorgerakan pengelolaan menyeluruh di wilayah bioregion danau Limboto.

c. Aspek ekonomi, sosial dan budaya

Danau Limboto telah menjadi sumber penghidupan masyarakat Gorontalo. Adalebih dari 60% penduduk Gorontalo yang secara langsung maupun tidakmemperoleh manfaat dari wilayah bioregion danau Limboto. Profesi merekaterbanyak adalah petani, buruh tani, nelayan dan pengambil kayu/hasil hutanDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200734lainnya. Sebagian kecil hidup dari profesi-profesi ikutan-ikutannya sepertipedagang, pegawai negeri dan sektor jasa lainnya. Oleh karena itu wilayahbioregion danau Limboto dan sekitarnya menjadi pusat ekonomi Gorontalo.

Dari jenis pekerjaan dan sumber penghidupan masyarakat Gorontalo di atas, adabeberapa yang belum mendukung upaya penyelamatan bioregion danau Limboto.Ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah dan tidak adanya upaya pemerintahuntuk menyediakan alternatif pekerjaan buat mereka. Percetakan sawah baruyang dilakukan di jaman orde baru mengakibatkan meningkatnya jumlahpenduduk dan pengkaplingan tanah-tanah di daerah sempadan danau. Hal inimembuat penetapan wilayah peruntukan danau menjadi rumit dan sulit dikelola.

Kedua masalah di atas perlu dicari jalan keluar terbaik agar tidak kontra produktifdengan upaya penyelamatan danau Limboto. Pekerjaan-pekerjaan alternatif darisekarang segera dicari dan disosialisasikan sehingga mereka bisa mencoba danberalih ke pekerjaan baru. Jenis pekerjaan ini sedapat mungkin berperspektifgreen business dan bertumpu pada sumberdaya alam lokal dan sumberdayamanusia masyarakat Gorontalo. Perlu ditumbuhkan usaha-usaha kecil yangdimiliki dan dikuasai oleh orang Gorontalo sehingga keuntungannya kembali keorang-orang lokal. Hal ini harus dibarengi oleh peningkatan sumberdaya manusiayang mumpuni dan bertumpu pada kekuatan lokal. Contoh alternatif pekerjaanyang perlu didorong dan diatur pengelolaannya adalah pertanian organik yangprofesional, budidaya jaring apung, wisata danau, wisata mancing, dan lain-lain.

Danau Limboto sejak dulu dijadikan tempat berkumpul, bertemu, bertransaksidagang, jasa transportasi antar kampung, dan lain-lain. Suku yang mendominasiwilayah bioregion danau Limboto adalah suku Gorontalo yang menggunakanBahasa Gorontalo dan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal inimemudahkan dalam melakukan mobilisasi dan pelibatan masyarakatnya karenadari sisi budaya dan sosial cenderung sama. Pendekatan sosial dananthropologis dalam penyelesaian masalah harus lebih diutamakan sehinggadapat meminimalisir terjadinya konflik yang mengarah pada kekerasan.

Program-program dalam upaya penyelamatan danau di tingkat desa ataukecamatan maupun keseluruhan bioregion danau perlu direncanakan dandilaksanakan bersama-sama masyarakat agar terterima oleh seluruh komponenmasyarakat yang ada. Ada beberapa pendekatan yang bisa diujicoba dalamDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200735pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Konsep-konseppengelolaan yang berbasis pada masyarakat setempat lebih disarankan misalnyaCommunity-based Natural Resources Management, Community-based ForestManagement untuk masyarakat di daerah hulu, Community-based FisheryManagement dan Community River Base Management untuk nelayan, dan lainlain.Selain itu untuk lebih menyatukan sektor-sektor dan instansi pemerintah,perlu mencoba mengaplikasikan program Integrated Natural Resources Management dan Integrated River Base Management sebagai payung bagi pelaksanaan program pemerintah di lapangan sehingga fragmentasi lembaga-lembaga sektoral lebih terintegrasi (Cicin-Sain dan Knecht, 1998).

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANAU LIMBOTO

1. Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengatur pemanfaatan Danau Limboto dalam bentuk pengaturanpengelolaan potensi yang ada di Danau Limboto dengan tetapmengedepankan unsur pelestarian sehingga dapat melindungikeberadaannya yang cenderung semakin kritis akibat eksploitasi sumberdaya yang berlebihan dan tanpa tanggungjawab;

b. Memberikan payung hukum bagi pemerintah, setiap orang atau badanhukum, dan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadaptindakan – tindakan eksploitasi di danau Limboto guna tertibnyapengelolaan potensi danau Limboto dari penggunaan alat tangkap yangmengancam kehidupan dan kelestarian keragaman genetik biota danau;

c. Mengatur pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir danau daritindakan penguasaan dan/atau pemilikan tanpa alas hak dan daripengkaplingan perairan danau yang dapat mengganggu aktifitas nelayan;

2. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan PelestarianKawasan Danau Limboto diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Adanya suatu produk hukum daerah tentang pengelolaan dan pelestarianDanau Limboto yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dalammemanfaatkan potensi yang ada secara bertanggungjawab maupunkeberadaan ekosistem kawasan Danau Limboto;

b. Pemberdayaan keberadaan potensi Danau Limboto yang merupakan ikonGorontalo dengan tetap memperhatikan pelestariannya melalui adanyapengaturan areal/wilayah potensi (Zonasi) melalui proses perencanaanyang partisipatif dan terarah, sehingga dapat meminimalisir dampakeksploitasi yang berlebihan dan menangkal potensi percepatanpendangkalan Danau Limboto;

c. Adanya pengendalian dan pengawasan terhadap proses eksploitasi potensidi Danau Limboto yang melibatkan multipihak; serta,

d. Dapat dilaksanakannya penegakan hukum terhadap penggunaan potensidanau yang merupakan akses terbuka dari hal-hal yang berdampak negatifterhadap keberadaan Danau Limboto dan ekosistemnya agar dapatmenciptakan ketertiban, ketentraman dan memberikan kepastian hukumbagi masyarakat

BAB IV RUANG LINGKUP NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAHPENGELOLAAN DAN PELESTARIAN DANAU LIMBOTO

Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian DanauLimboto terdiri atas 22 Bab dan 46 Pasal yang secara singkat diuraikan sebagaiberikut :

1. BAB I – Ketentuan Umum.Memuat pengertian-pengertian yang ada dalam susbtansi pasal-pasal ;

2. Bab II – Ruang LingkupEfektitas suatu pengaturan harus dibatasi oleh ruang lingkup yang akan diatur dandalam bab ini memberi batasan ruang lingkup pengaturan tentang pengelolaandan pelestarian danau Limboto melalui peraturan daerah;

3. Bab III – Asas, Tujuan, Manfaat dan PrioritasPada bab ini yang terdiri atas 3 pasal diuraikan 9 asas pengelolaan, 5 tujuanpengelolaan dan 3 manfaat pengelolaan serta 6 prioritas pengelolaan danau;

4. Bab IV – Proses Pengelolaan,Peraturan daerah ini mengatur proses pengelolaan danau yang melingkupiperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan oleh semuapemangku kepentingan, yang untuk efektifitas manajemennya diamanatkanpembentukan suatu Badan Pengelola dengan keanggotaan yang mengakomodirunsur-unsur pemangku kepentingan;

5. Bab V – Kewenangan DaerahKeberadaan Danau Limboto yang secara geografis berada dalam 2 (dua) wilayahadmnistratif pemerintahan yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sertanilai strategis dari danau itu sendiri maka perlu pengaturan pembagiankewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;

6. Bab VI – Hak dan Kewajiban Masyarakat LokalBab ini terdiri atas 2 (dua) pasal yang mengatur tentang hak dan kewajibanmasyarakat lokal yang dalam aktifitas kesehariannya lebih dekat dengan objekyang hendak di atur dalam peraturan daerah sehingga masyarakat lokal lebihterberdayakan baik secara ekonomis maupun dalam aspek partisipasipengawasan dan pengendalian ;

7. Bab VII – Peran LSM dan Perguruan TinggiPada dasarnya LSM dan Perguruan Tinggi adalah juga unsur pemangkukepentingan dalam pengelolaan kawasan danau Limboto dan olehnya perlu diaturperan sertanya dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan danau Limboto;

8. Bab VIII – Koordinasi PengelolaanPengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang terkoordinasi antar berbagaiunsur pemangku kepentingan di danau Limboto, sehingganya koordinasi menjadihal yang perlu diatur dalam peraturan daerah ini;

9. Bab IX – PerencanaanPada Bab ini menekankan pada pentingnya perencanaan kawasan danau yangmeliputi Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan RencanaTahunan yang disusun secara hierarkis, terkoordinasi dan melalui proseskonsultasi publik yang disinerjikan dengan Rencana Tata Ruang dan WilayahProvinsi, Kabupaten/Kota serta jangka waktu proses evaluasi atas rencana yangtelah ditetapkan;

10. Bab X – Perencanaan dan ProgramProses pengelolaan danau dilakukan melalui proses perencanaan dan programyang komprehensif pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai denganperencanaan dan program desa dan masyarakat disekitar danau Limboto;

11. Bab XI – Penataan RuangPenataan ruang kawasan danau dilakukan berdasarkan rencana zonasi untukmeningkatkan manfaat dan atau nilai tambah kawasan danau serta membukaruang untuk dapat dilakukannya upaya – upaya perluasan kawasan perairandanau ke areal yang telah dangkal melalui proses pengerukan dengan tetapmemperhatikan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarianfungsi lingkungan danau;

12. Bab XII – Pengelolaan UsahaPandangan bahwa danau merupakan kawasan terbuka (open accses) bagisiapapun dan untuk berbuat apapun (eksploitasi sumber daya) sudah saatnyauntuk dapat ditata dengan lebih baik melalui pengaturan tentang proses danprosedur pemanfaatannya terutama pengelolaan usaha yang beroperasi dikawasan danau kearah pola eksploitasi yang tidak mengabaikan kearifan lokal,kelestarian dan pengeloaan yang lebih bertanggungjawab;

13. Bab XIII – Rencana Pengendalian KerusakanPemerintah daerah sebagai pembuat dan pengendali kebijakan harus mempunyaiperencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan kawasan danauakibat faktor alamiah dan atau akibat pengelolaan usaha yang berlebihan;

14. Bab XIV – Pendanaan dan KerjasamaDisadari bahwa pengelolaan danau bukanlah hal yang mudah sehingganya perludibuka ruang pendanaan pengelolaan danau yang melibatkan semua unsurdengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;

15. Bab XV – Pemantuan dan EvaluasiUntuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan pendanaan harusdilakukan pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah melalui instansi teknis;

16. Bab XVI – Penyelesaian SengketaProses penyelesaian sengketa dalam peraturan daerah ini lebih menekankanpada kearifan lokal serta kultur musyawarah mufakat melalui proses mediasilembaga-lembaga desa dengan tetap membuka ruang penyelesaian sengketatertentu melalui proses peradilan;

17. Bab XVII – Hak Masyarakat di PengadilanDengan paradigma pengelolaan kawasan berbasis masyarakat peraturan daerahini memberi ruang yang cukup bagi masyarakat memberi apresiasi hukumterhadap suatu kebijakan pemerintah atau swasta melalui gugatan class actionsehingga semua pihak akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan kawasan danau;

18. Bab XVIII – Penegakan HukumDalam hal melaksanakan perlindungan sumber daya alam dan hal-hal lain yangmerugikan di kawasan danau Limboto, pemerintah dapat melakukan tindakanpenegakan hukum

19. Bab XIX – PenyidikanBab ini mengatur tentang kewenangan penyidikan atas dugaan terjadinyapelanggaran peraturan daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuanperundangan

20. Bab XX – Ketentuan SanksiPengaturan pengenaan sanksi dalam peraturan daerah ini meliputi sanksiadministrasi dan/atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan kewibawaanhukum terhadap setiap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah;

21. Bab XXI – Ketentuan PeralihanKetentuan ini memuat pemberlakuan ketentuan lain yang tidak bertentangandengan peraturan daerah ini;

22. Bab XXII – Ketentuan PenutupKetentuan ini sebagaimana perundang-undangan lainnya mengamanatkanpembentukan peraturan yang lebih detail terhadap hal-hal yang belum cukupdiatur dalam peraturan daerah ini serta penetapan mulai berlakunya ketentuanketentuandalam peraturan daerah ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Danau Limboto yang merupakan salah satu aset sumberdaya alam yang dimiliki Gorontalo saat ini telah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan karenamengalami proses pendangkalan yang cukup cepat akibat sedimentasi sehinggamengancam keberadaannya dimasa datang. Semakin berkurangnya luasankawasan/wilayah perairan danau menyebabkan semakin menurunnya fungsidanau sebagai kawasan penampung air sehingga berpotensi besar terhadapterjadinya bencana banjir di sekitar wilayah kawasan danau dan bahkan bisameluas ke wilayah pemukiman penduduk, areal persawahan dan kawasanpotensial lainnya di luar kawaan danau Limboto.

Kawasan danau yang merupakan kawasan terbuka (open accses) denganberbagai potensinya telah mengalami proses eksploitasi secara terus menerusbahkan cenderung berlebihan dan belum terlalu memperhatikan aspekpelestariannya. Kondisi ini membuat danau bagaikan areal yang tak bertuansehingga sepertinya siapapun dapat melakukan pengkaplingan areal kawasandanau baik untuk melakukan usaha pertanian, kegiatan demi kepentinganekonomi pribadi atau kelompok (pembuatan jaring apung), usaha kepariwisataandan berbagai usaha lainnya termasuk pemukiman, dan yang lebih dari hal tersebutadalah adanya penguasaan perorangan melalui sertifikasi tanah-tanah yang padadasarnya merupakan areal kawasan danau.

Data luasan areal kawasan danau Limboto hasil penelitian dari berbagai pihakyang menunjukan penurunan drastis daya dukung dan luasan areal kawasandanau dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktoralamiah maupun faktor aktifitas manusia, belum membuat semua unsur pemangkukepentingan tergerak secara nyata membuat rencana aksi (action plan) yangberkelanjutan dan terpadu dengan melibatkan semua unsur pemangkukepentingan secara bertangungjawab. Upaya – upaya penanganan yang adasampai dengan saat ini masih terkesan parsial dan sektoral sehingga belummampu menunjukan hasil yang optimal untuk membuat formulasi yang tepat dalam menanggulangi kompleksitas permasalahan terancamnya keberadaankawasan danau Limboto.

Berdasarkan data dan kondisi – kondisi faktual kawasan danau Limboto makasudah saatnya dilakukan upaya pengelolaan dan pelestarian kawasan danauLimboto dengan melibatkan semua unsur pemangku kepentingan secarabertanggungjawab yang didukung dan diatur dengan produk hukum daerahsebagai landasan pelaksanaan dan penegakan hukum untuk melindungi asetsumberdaya alam danau limboto melalui pengelolaan yang lestari.

B. Saran

Berdasarkan kondisi nyata keberadaaan serta kompleksitas yang terjadi dikawasan danau limboto yang merupakan muatan utama dari disusunnya naskahakademis ini maka, sudah saatnya segera dilakukan upaya untuk merekondisihal-hal tersebut dengan menyatukan persepsi semua pemangku kepentinganuntuk mengaktualisasikan pola fikir dan pola tindak dengan lebih sinerjis sehinggapengelolaan dan pelestraian danau Limboto secara terpadu yang berbasismasyarakat (partispatif) dapat benar-benar dilaksanakan secara berkelanjutan(sustainable).

Upaya merekondisi pola penanganan kompleksitas permasalahan danau Limbotodapat dilakukan diantaranya dengan :

  1. Memformulasikan berbagai kompleksitas permasalahan dan merumuskansolusinya dan menuangkan dalam suatu produk hukum sehingga prosesimplementasinya merupakan suatu keharusan;
  2. Bahwa dengan adanya instrumen hukum yang mengatur pengelolaan danpelestarian kawasan danau Limboto berkonsekwensi pada adanya tindakanpenegakan hukum atas pelanggaran terhadap pola pengelolaan yang tidakbertanggungjawab sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan keadilandalam pengelolaan sumberdaya danau Limboto yang berdasarkan pada asasasaspengelolaan yang seharusnya;

Sebagai implementasi atas identifikasi pola untuk merekondisi pengelolaankawasan danau Limboto, telah dirumuskan naskah rancangan peraturan daerahtentang pengelolaan dan pelestarian kawasan danau Limboto (sebagaimanaterlampir) sebagai saran konkrit yang kiranya dapat ditindaklanjuti oleh institusiDraft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200744yang berkompeten dalam pembuatan produk hukum daerah (eksekutif danlegislatif) berdasarkan asas legalitas pembentukan produk hukum

Demikian hal-hal yang menjadi landasan fikir dalam Naskah akademikpembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian danauLimboto yang berdasarkan kondisi empirik (data dan kondisi faktual) serta garisgarisbesar susbstansi muatannya ini disusun dengan harapan dapat memberikangambaran singkat yang jelas serta saran-saran konstruktif untuk perbaikannya.Semoga harapan kita semua dalam upaya menjaga titipan warisan sumberdayadanau Limboto yang menjadi aset milik generasi Gorontalo dimasa datang dapatterlaksana dengan baik melalui upaya pengelolaan yang lestari dan berkelanjutan.Semoga kita menjadi generasi yang senantiasa selalu mendapatkan ridho danpetunjuk dari Allah SWT. Terima kasih.Draft NA Ranperda Pengelolaan & Pelestarian Danau Limboto 200745

DAFTAR PUSTAKA

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1950 s/d 2006.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. YLBHI. 2006. CD Kumpulan Hukum Positif Indonesia.

Hukum Online. 2006. hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Salinan – Lembaran Daerah Tahun 2002 No.04 Seri C, Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2002 Tentang Perijinan Usaha Perikanan

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Salinan – Lembaran Daerah Tahun 2004 No.03 Seri E Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas  Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Gorontalo

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Salinan – Lembaran Daerah Tahun 2005 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 121 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 04 Tahun 2004 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Salinan – Lembaran Daerah Tahun 2004 No.04 Seri E, Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo

Japesda Gorontalo. 2005. Kliping Berita Koran Tentang Danau Limboto

Hukum Online, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 tentang Perlindungan Air provinsi Sulawesi Tenggara

Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Surat Keputusan No. 251/kpts-II/1986 tentang Penetapan Radius/Jarak Lapangan Penebangan Pohon Dari Mata Air, Tepi Jurang,Waduk/Danau, Sungai Dan Anak Sungai Dalam Kawasan hutan, Hutan cadangan dan Hutan lainnya

Ir Rusthamrin H. Akuba, MS, Ph.D, Jakarta, Agustus 2006. Implementasi Master Plan Penyelamatan danau Limboto, Presentasi dalam Pembahasan Rencana Pemulihan Kualitas Lingkungan Danau Limboto, Danau Tondano, Danau Tempe, dan Danau Maninjau di Ruang Kalpataru KLH

BAPPEDA KAB.GORONTALO, 2003, Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Gorontalo

Pusat SSDAP Bakosurtanal, Balitbangpedalda Provinsi Gorontalo. 2005. Kajian Evaluasi DAS Provinsi Gorontalo Studi Kasus Pada DAS Limboto.

Bupati Gorontalo. David Bobihoe. Kebijakan Pemda Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Hulu Danau Limboto, September 2006. Presentasi dalam Temu Stakeholders  dan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH Hulu Danau Limboto.

Bappeda Kab. Gorontalo. Drs. Hen Restu,MM. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gorontalo Dan Pengelolaan Danau Limboto. September 2006. Materi Presentasi dalam Temu Stakeholders dan Sarasehan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan LH Hulu Danau Limboto.

Idrak Hiola. Program Pokja Penyelamatan Danau Limboto, Oktober 2006. Presentasi pada Rapat Perdana Pokja Penyelamatan Danau Limboto di Ruang Pola Kantor Bupati Gorontalo,

Japesda Gorontalo, Amirudin Dako. 2006. Bank Data Danau Limboto.

Kelompok kerja Pengelolaan DAS Limboto Berbasis Multi Pihak (KK-PDLBM), Survey Existing kondisi Danau Limboto, Laporan Hasil Kegiatan Tahun 2004.

Japesda Gorontalo, Desember 2006. Refleksi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Provinsi Gorontalo Tahun 2006. Presentasi Dalam Diskusi Akhir TahunPengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam di Gorontalo.

BAPPEDA Kabupaten Gorontalo. 2005. Laporan Hasil Penelitian Danau Limboto.Kabupaten Gorontalo.

Cicin-Sain, B., and Knecht, R.W., 1998. Integrated Coastal and Ocean Management. Concept and Practices. Island Press. Washington D.C. Covelo , California .

Henley, David. 2005. Fertility, Food and Fever. Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi , 1960 – 1930. Koninklijk Instituut voorTaal, Land en Volkenkunde (KITLV). Leiden. The Netherlands.

Jorgensen, S.E., dan Vollenweider, R.A., 1989. Guidelines of Lake Management Volume 1 Principles of Lake Management . International Lake Environment Committee and the United Nations Environment Programme.

Jorgensen, S.E., dan Loffler, H., 1990. Guidelines of Lake Management Volume 3 Lake Shore Management . International Lake Environment Committee and the United Nations Environment Programme.

Kira, T dan Sazanami, H,. dalam Hashimoto, M dan Barrett, B.F.D, 1991. Guidelinesof Lake Management Volume 2 Socio-Economic Aspects of Lake Management. International Lake Environment Committee and the United Nations Environment Programme.

WALHI, 2006. Perencanaan Strategis WALHI 2006. WALHI Eksekutif Nasional.Jakarta .

Bioregion. 2007. Retrieved from: http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/content/bioregions_explained

Wikipedia. 2007. Bioregionalism. Retrieved From Wikipedia.com on February, 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: