Perda Gorontalo No.1/2008

PEMERINTAH  PROVINSI  GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU LIMBOTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang      :

a.  bahwa Danau Limboto dan kawasan di sekitarnya mempunyai nilai historis dan fungsi sosial, ekonomis, ekologis yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa kondisi fisik dan ekologis Danau Limboto telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati;

c. bahwa pengelolaan Danau Limboto perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif;

d. bahwa pengelolaan danau memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab antar pemangku kepentingan agar pengelolaan danau dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada            huruf a, huruf  b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Limboto;

Mengingat        :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 3699);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  8. Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  13. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor  132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4727);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 23 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Tambahan Lembaran Daerah Nomor  04 Seri C );
  23. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4   Seri E );
  24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :           PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  DANAU LIMBOTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  :

  1. Daerah adalah Daerah Otonom  Provinsi Gorontalo.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,  Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
  3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
  4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.
  5. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
  6. Danau Limboto adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah berada di wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
  7. Sempadan danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
  8. Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.
  9. Fisik danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.
  10. Ekosistem danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di danau.
  11. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
  12. Daerah Aliran Sungai Limboto adalah ruang yang berada di daerah aliran Sungai Alo Pohu, Sungai Bionga, Sungai Moluupo, Sungai Marisa, Sungai Molalahu termasuk anak-anak sungai.
  13. Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
  14. Zonasi danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
  15. Okupasi danau adalah kepemilikan areal di wadah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.
  16. Pengelolaan danau adalah upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
  17. Keanekaragaman hayati adalah variasi mahkluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau. 
  18. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan danau.
  19. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan danau.
  20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Danau Limboto meliputi upaya pemulihan, pemanfaatan dan pelestarian danau.

Pasal 3

  1. Pemulihan danau meliputi upaya-upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.
  2. Pemanfaatan danau meliputi upaya-upaya memanfaatkan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, rekreasi, penelitian dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
  3. Pelestarian danau meliputi upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi-fungsi danau secara lestari.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan danau berdasarkan asas:

a. keberlanjutan;

b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. keterpaduan;

d. perlindungan kepentingan umum;

e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. kepastian hukum dan keadilan; dan

h. akuntabilitas.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan danau adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan:

a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau; memanfaatkan danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; serta melestarikan fungsi-fungsi danau;

b. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;

c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau;

d. mempertahankan fungsi Danau Limboto dan DAS Limboto sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup, pengendali banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

BAB IV

PENGELOLAAN DANAU

Bagian Kesatu

Pemulihan

Pasal 6

  1. Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak danau.
  2. Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 7

  1. Pemanfaatan danau dilakukan dengan cara penetapan zona danau.
  2. Penetapan zona danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    a. zona sempadan;

    b. zona budidaya;

    c. zona penyangga;

    d. zona lindung.

  3. Penetapan zona danau akan  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelestarian

Pasal 8

  1. Pelestarian Danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi danau dan fisik danau.
  2. Pelestarian danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

    a. perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air;

    b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran;

    c. perlindungan keanekaragaman hayati;

    d. perlindungan danau dari okupasi wadah air dan sempadan danau.

  3. Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan danau.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan danau ada pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

Bagian Kesatu

Pemerintah Provinsi

Pasal 10

Wewenang  dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan danau meliputi:

a. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;

b. menyelenggarakan pengelolaan danau;

c. membentuk Unit Pengelola Danau;

d. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan danau kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota;

e. menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung danau;

f. mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan danau lintas Kabupaten/Kota;

g. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun;

h. memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo;

i. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau;

j. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota

Pasal 11

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota:

a. pembuatan Peraturan Bupati dan Walikota tentang Pengelolaan Danau;

b. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten dan Kota;

c. menyelenggarakan pengelolaan danau di Kabupaten dan Kota;

d. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun;

e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau di masing-masing Kabupaten dan Kota;

f. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau;

g. melakukan koordinasi dan kerjasama pengelolaan danau dengan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

Hak  masyarakat  dalam pengelolaan danau meliputi:

a. memanfaatkan zona budidaya dan zona penyangga danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. memperoleh data dan informasi tentang keadaan danau;

c. memperoleh kompensasi apabila kegiatan pengelolaan danau berdampak negatif pada masyarakat, sepanjang hak ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

d. mengajukan gugatan (class action) terhadap pengelolaan dan pelestarian danau ke pengadilan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Kewajiban masyarakat  dalam pengelolaan danau meliputi:

a. melindungi danau dan daerah aliran sungai dengan cara tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau;

b. memelihara danau dan daerah aliran sungai dengan cara melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi baik secara mandiri, berkelompok dan atau bekerjasama dengan pemerintah;

c. melaporkan kegiatan yang memiliki dampak merusak danau kepada pemerintah setempat dan/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup baik di Kabupaten dan Kota maupun Provinsi.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 14

  1. Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam:

    a. meningkatkan kemandirian,  kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan danau yang ramah lingkungan;

    b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah mengenai pengelolaan danau;

    c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan atau tertulis tentang keadaan danau kepada instansi yang berwenang.

  3. Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan danau.

  4. Pihak swasta yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan danau wajib berpartisipasi dalam pengelolaan danau melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi, pemanfaatan dan konservasi danau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam:

    a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan danau;

    b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan danau.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 15

  1. Perencanaan pengelolaan danau terdiri atas:

    a. rencana tata ruang danau;

    b. rencana induk pengelolaan danau;

    c. rencana aksi pengelolaan danau.

  2. Penyusunan rencana tata ruang danau dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan Kota.

  3. Rencana tata ruang danau sebagaimana disebutkan pada  ayat (2) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
  4. Rencana induk pengelolaan danau disusun oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rencana induk pengelolaan danau Kabupaten dan Kota dan disinkronisasikan dengan rencana induk pengelolaan danau dari Pemerintah Pusat.

  5. Rencana induk disusun sebagaimana disebutkan pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.
  6. Rencana aksi pengelolaan danau disusun oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau.

BAB VIII

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

  1. Usaha-usaha yang dapat dilakukan di danau yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha-usaha lain yang tidak merusak danau dan lingkungannya.
  2. Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  3. Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
  4. Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan skala kecil.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 17

  1. Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh Badan, Dinas atau Kantor yang mengelola lingkungan hidup di tingkat Provinsi, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
  2. Koordinasi pengelolaan danau meliputi:

    a. perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;

    b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;

    c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan danau.

  3. Koordinasi pengelolaan danau dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan pelaporan yang dilakukan secara berkala.

Pasal 18

Koordinasi pengelolaan danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Kota Gorontalo diatur lebih lanjut oleh masing-masing  Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB  X

KERJASAMA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 19

  1. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan danau dapat diadakan kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat, pemerintah dengan masyarakat, swasta dan Perguruan Tinggi.
  2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

    a. efisiensi, efektifitas, dan sinergi;

    b. saling membantu dan saling menguntungkan;

    c. saling ketergantungan;

    d. keterbukaan;

    e. kepastian hukum dan keadilan;

    f. peran serta masyarakat;

    g. mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  3. Pedoman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50  Tahun 2007.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 20

  1. Pendanaan pengelolaan danau ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta pemangku kepentingan lainnya;
  2. Pendanaan pengelolaan danau ditujukan untuk membiayai:

    a. sistem informasi manajemen;

    b. perencanaan;

    c. pemulihan danau;

    d. pemanfaatan;

    e. pelestarian;

    f. penelitian dan pengembangan;

    g. penegakan hukum;

    h. pemberdayaan masyarakat.

  3. Dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:

    a. anggaran pemerintah;

    b. anggaran swasta;

    c. badan hukum atau badan usaha; dan/atau

    d. swadaya masyarakat.

  4. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pengelolaan danau pada APBD masing-masing sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 21

  1. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan perambahan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
  2. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan DAS Limboto secara tidak sah.
  3. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, sungai dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan DAS Limboto.
  4. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan di DAS Limboto.
  5. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membakar hutan di DAS Limboto.

Pasal 22

  1. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau Limboto.
  2. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
  3. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Danau Limboto.
  4. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan  manusia di wilayah perairan Danau Limboto.
  5. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau Limboto.
  6. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah perairan Danau Limboto.
  7. Pemerintah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dan/atau jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam perairan Danau Limboto untuk menjamin kelestarian plasma nutfah ikan spesifik Danau Limboto.
  8. Pemerintah mengendalikan pengeluaran jenis ikan spesifik dan/atau jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan dari perairan Danau Limboto ke luar daerah untuk menjamin kelestarian plasma nutfah ikan spesifik Danau Limboto.
  9. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
  10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan sebagaimana, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

  1. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menguasai wadah air danau dalam bentuk apapun.
  2. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.
  3. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang menimbun dan menggali sebagian atau seluruh danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.
  4. Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang merubah arah aliran sungai yang masuk dan keluar danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 24

  1. Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan danau diselenggarakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran danau.
  2. Pengawasan dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan danau baik di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta oleh masyarakat.
  3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas instansi teknis dan/atau pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan.
  4. Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/kegiatan.
  5. Penanggungjawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
  7. Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan dan/atau kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
  8. Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Kepolisian baik secara lisan maupun tertulis.
  9. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan perlindungan dan pengawasan danau dapat membuat Peraturan Desa/Peraturan Kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

  1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan instansi teknis dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
  2. Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

    a. melakukan penyidikan  atas kebenaran laporan;

    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan pengrusakan dan pencemaran danau;

    c. meminta keterangan dan bahan bukti;

    d. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tertentu yang diduga terdapat pelanggaran;

    e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.

  3. Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

  1. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan danau dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak yang bersengketa.
  2. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Pasal 27

  1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi dan fisik danau.
  2. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.
  3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 28

  1. Setiap orang atau badan hukum/badan dan/atau pengelola usaha di kawasan danau secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama yang melanggar ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

    a. peringatan tertulis;

    b. pembatasan kegiatan pengelolaan usaha;

    c. penghentian sementara atau tetap pengelolaan usaha;

    d. pembekuan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung;

    e. pencabutan izin pengelolaan usaha dan/atau izin mendirikan bangunan/gedung;

    f.  perintah pembongkaran bangunan/gedung tempat usaha.

  2. Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau pengelola usaha dapat dikenai sanksi denda paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai usaha dan/atau nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
  3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

  4. Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2) dilakukan apabila persyaratan perizinan telah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal  29

  1. Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administratif juga dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  2. Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sanksi hukum bagi perbuatan lainnya yang dapat dipidana menurut Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

BAB  XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal   30

Dengan berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Danau Limboto di Provinsi Gorontalo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.


BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan  di Gorontalo

pada tanggal   6 Juni 2008

 GUBERNUR  GORONTALO.

             ttd

FADEL  MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal  6 Juni  2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

                  ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 1


 


%d bloggers like this: