Kesepakatan Bali

KESEPAKATAN BALI TENTANG PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

Sumber: http://www.menlh.go.id/


Dengan dilandasi komitmen untuk mewujudkan pengelolaan danau berketanjutan dan dalam mengantisipasi perubahan iklim global, kami sepakat untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya melalui :

  1. Pengelolaan Ekosistem Danau, dengan melakukan upaya pengendalian pencemaran air, konservasi keanekaragaman hayati, pengaturan dan pengawasan kegiatan budidaya pada perairan, pengaturan dan penertiban tata guna lahan, pengaturan perijinan sertifikasi lahan bangunan, pengendalian tata ruang Daerah Tangkapan Air (DTA) dan pengendalian erosi.
  2. Pemanfaatan Sumber Daya Air Danau untuk berbagai pemenuhan kebutuhan air hanya dapat diizinkan setelah melakukan kajian mendalam berdasarkan azas-azas ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi serta antisipasi terhadap dampak lingkungan yang. dapat ditimbulkan.
  3. Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Informasi Danau, dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya informasi peringatan dini kerusakan ekosistem danau dan potensi risiko bencana.
  4. Penyiapan Langkah-Langkah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Danau, berdasarkan penerapan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim global terhadap keberlanjutan fungsi danau sebagai sumber air tawar, keanekaragaman hayati danau dan jasa lingkungan lainnya.
  5. Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan dan Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas berbagai program/ kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem danau.
  6. Peningkatan Peran Masyarakat; melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar danau untuk menjaga kelestariannya.
  7. Pendanaan Berkelanjutan, dengan penyediaan dana yang bersumber, dari APBN, APBD, investasi swasta dan bantuan luar negeri serta swadaya masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan danau secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kesepakatan bersama ini, kami bersedia bekerja sama dengan semua pihak melalui sinkronisasi dan sinergisitas Program/Kegiatan Pengelolaan Danau Berkelanjutan (terlampir) pada danau prioritas dan menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disepakati di Bali, 13 Agustus 2009

Menteri Negara Lingkungan Hidup
Rachmat Witoelar

Menteri Dalam Negari
Mardiyanto

Menteri Pekerjaan Umum
Djoko Kirmanto

Menteri Pertanian
Anton Apriyantono

Menteri Kehutanan
M.S. Kaban

Menteri Kelautan dan Perikanan
Fready Numberi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Purnomo Yusgiantoro

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Jero Wacik

Menteri Negara Riset dan Teknologi
Kusmayanto Kadiman

NB: Catatan kutipan asli.

PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLAAN DANAU BERKELANJUTAN

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup

  • Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan kualitas air pada kawasan danau
  • Penentuan status kerusakan lingkungan danau
  • Pembinaan teknis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar danau
  • Sosialisasi kepada pemda untuk mengembangkan resapan air hujan di daerah tangkapan air danau
  • Pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap danau
  • Koordinasi pengembangan sistem peringatan dini terjadinya kerusakan ekosistem danau dan potensi pencemaran air yang akan terjadi

2. Menteri Dalam Negeri

  • Koordinasi bersama instansi terkait dalam pengelolaan danau di daerah
  • Pembinaan dan fasilitasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendorong partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam menjaga pengelolaan danau
  • Pembinaan kepada pemda dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan
  • Penyelamatan Air (GNKPA) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pada kawasan danau dan sekitarnya
  • Pengawasan pemanfaatan tata ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
  • Memfasilitasi pemda dalam rangka kerjasama hulu hilir pemakaian air danau

3. Menteri Kehutanan

  • Upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan daerah tangkapan air danau
  • Bimbingan teknis kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air danau
  • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air danau

4. Menteri Pekerjaan Umum

  • Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pendayagunaan air danau untuk berbagai kepentingan
  • Penyiapan kebijakan arahan dalam penentuan peruntukan kawasan sekitar danau
  • Pemulihan daerah sempadan danau
  • Pengendalian sedimentasi danau

5. Menteri Pertanian

  • Upaya konservasi lahan dan air pada daerah tangkapan air danau
  • Pembinaan teknis konservasi tanah dan air pada kawasan danau dan sekitarnya
  • Pemberdayaan masyarakat petani dalam rangka pelestarian lingkungan danau

6. Menteri Kelautan dan Perikanan

  • Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan pada danau berdasarkan daya dukung dan ramah
    lingkungan
  • Upaya pengendalian, rehabilitasi dan perlindungan kawasan reservat sumberdaya ikan pada danau dan kawasan sekitarnya
  • Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat pembudidaya dan nelayan melalui comanagement untuk pelestarian sumberdaya ikan pada danau

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan air danau untuk pembangkit listrik / PLTA dengan sistem water management board
  • Pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar danau untuk mendukung pemanfaatan danau berkelanjutan

8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

  • Inventarisasi dan identifikasi danaudanau yang berpotensi pariwisata
  • Pemberdayaan masyarakat di sekitar danau
  • Peningkatan daya tarik wisata danau berbasis ekowisata
  • Implementasi program Sapta Pesona di kawasan danau dan sekitarnya
  • Pembinaan teknis terhadap para pengusaha pariwisata di kawasan danau dan sekitarnya

9. Menteri Negara Riset dan Teknologi

  • Riset dan pemanfaatan teknologi terkait dengan pengelolaan danau serta prasarananya
  • Pembinaan dan pengaturan langkahlangkah mitigasi dan pengurangan risiko bencana terkait dengan pengelolaan danau
  • Evaluasi dengan melakukan audit teknologi terhadap struktur dan fungsi danau
  • Pengkajian dampak perubahan iklim dan kemampuan danau dalam menyimpan / menyerap karbon (C) yang dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati
    ekosistem danau

10. Para Gubernur

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan danau secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah provinsi masingmasing
yang meliputi:

  • Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi sesuai kewenangannya;
  • Penyusunan rencana rinci/detail tata ruang di kawasan danau;
  • Pembinaan pemanfaatan air, ruang dan kawasan hulu dan hilir danau;
  • Pemantauan, pengamanan, mitigasi kontruksi dan bencana dalam upaya penanganan kondisi terkini dalam pembinaan;
  • Pembinaan masyarakat di sekitar danau untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap tertib penataan ruang dan lingkungan hidup kawasan situ;
  • Perencanaan relokasi penduduk di sekitar kawasan danau untuk antisipasi bahaya bencana;
  • Pembinaan konservasi kawasan hulu melalui pengembangan daerah resapan air
  • Pengendalian kerusakan dan pencemaran danau dan daerah sekitarnya
  • Pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap danau
  • Koordinasi untuk danau lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi

11. Bupati/Walikota

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan danau secara terencana, terpadu dan menyeluruh di wilayah kabupaten/kota masingmasing meliputi :

  • Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
  • Penyusunan rencana rinci/detail tata ruang di kawasan danau;
  • Perencanaan relokasi penduduk di sekitar kawasan danau untuk antisipasi bahaya
    bencana;
  • Pembinaan konservasi kawasan hulu melalui pengembngan daerah resapan air;
  • Pengendalian kerusakan dan pencemaran danau dan daerah sekitarnya;
  • Pengawasan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap danau;
  • Pembinaan dan pengawasan terhadap desa / kelurahan sekitar danau;
  • Pembinaan masyarakat dan pengusaha di sekitar danau untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap tertib penataan ruang dan lingkungan hidup kawasan danau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: