Menteri Kehutanan

PIDATO MENTERI KEHUTANAN RI  PADA KONFERENSI NASIONAL DANAU INDONESIA DENPASAR, 13 – 15 AGUSTUS 2009

Sumber: http://blhpp.wordpress.com/

Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia
Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia
Yth. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
Yth. Para Kepala Badan/Kepala Lembaga Negara
Para Peserta Konferensi saya hormati.

Assalamu’alaikum Wr.Wb., selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas karunia-Nya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri Konferensi Nasional Danau Indonesia.

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai “Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Air Danau”.

Hadirin yang saya hormati,

Seperti telah kita pahami bersama, bahwa Danau (dalam hal ini termasuk waduk sebagai danau buatan) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah dan bahkan pembangunan nasional umumnya. Suatu danau/waduk jarang sekali memilki fungsi tunggal, tetapi biasanya berfungsi ganda yaitu untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, penyediaan air baku untuk domestik/penduduk dan industri, perikanan dan tak kalah pentingnya adalah untuk rekreasi. Contoh-contoh danau dan waduk berfungsi ganda tersebut dan sangat penting perannya dalam perekonomian setempat dan nasional antara lain adalah Toba, Singkarak Batu Tegi di Sumatera, waduk Saguling, Jatiluhur, Mrican, Gajah Mungkur dan waduk Sutami di Pulau Jawa, waduk Bili-bili, danau Tondano, Poso dan Limboto di Sulawesi.

Hadirin yang saya hormati,

Kita menyadari betapa besarnya fungsi dan manfaat danau-danau tersebut, tetapi kita juga melihat permasalahan yang dialami oleh danau-danau di Indonesia ini begitu banyak dan sangat kompleks. Permasalahan tersebut antara alain adalah sedimenatsi yang lebih tinggi dari asumsi sehingga mengurangi daya tampung danau/waduk sekaligus mengurangi umur ekonomi dan umur teknis waduk, polusi air akibat limbah domestik, industri dan pertanian sehingga menurunkan kualitas air, mengganggu operasionalisasi PLTA dan mengurangi kenyamanan karena lingkungannya rusak.

Beberapa permasalahan lain yang kita hadapi di dalam danau/waduk antara lain adalah okupasi sempadan atau sabuk hijau danau/waduk untuk pemukiman dan budidaya tanaman pertanian, serta cara-cara penangkapan ikan yang destruktif dan budidaya ikan keramba yang melebihi kapasitas danau/waduk sehingga menimbulkan polusi.

Hadirin yang saya hormati,

Khusus masalah sedimentasi sangat erat hubungannya dengan kondisi Daerah Tangkapan Air (DTA) danau/waduk. DTA ini adalah wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosisitem dengan danau atau waduk yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit dimana kalau air hujan turun akan mengalir melalui sungai dan anak sungai kearah danau atau waduk tersebut. Jadi sedimentasi di danau/waduk berasal dari erosi tanah yang terbawa aliran air ke danau, demikian juga polutan pertanian, peternakan dan juga industri dari DTA akan mengalir terbawa air ke danau/waduk.

DTA suatu danau/waduk terdiri dari kawasan hutan, lahan HGU swasta, lahan adat, dan lahan pertanian milik para petani. Erosi tanah yang tinggi di DTA bisa diakibatkan oleh kerusakan hutan dan lahan kritis akibat pengerjaan lahan-lahan perkebunan, pertanian tidak menerapkan kaedah-kaedah konservasi tanah dan air. Tetapi sedimentasi yang sangat cepat bisa terjadi akibat bencana alam longsor seperti terjadi di Gunung Bawakaraeng di Sulawesi Selatan yang bahan longsorannya menjadi sedimen yang sangat besar di waduk Bili-bili.

Hadirin yang saya hormati,

Semua permasalahan yang sangat kompleks di atas lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia yang jumlahnya terus meningkat dan kepedulian yang kurang baik ditingkat masyarakat, pengusaha, aparat dan pejabat pemerintahan dan penegak hukum. Kompleksitas permasalahan sering makin bertambah karena DTA mencakup lintas sektor dan lintas wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota. Oleh karena itu pengelolaan DTA danau/waduk yang bersifat kompleks ini harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pendanaanya.

Kebanyakan danau/waduk sebenarnya adalah bagian dari suatu DAS. Misalnya danau Toba adalah bagian dari DAS Asahan, waduk Mrican adalah bagaian DAS Serayu, waduk Saguling dan Jatiluhur adalah bagian DAS Citarum, waduk Gajahmungkur adalah bagian DAS Solo, waduk Bili-bili adalah bagian DAS Jeneberang. Oleh karena itu permasalahan dan pengelolaan danau/waduk adalah bagian terintegrasi dari permasalahan dan pengelolaan DAS.

Hadirin yang saya hormati,

Pengelolaan DTA danau/waduk pada hakekatnya merupakan upaya pengendalian aktivitas manusia dalam pendayagunaan sumberdaya alam terutama vegetasi, lahan, dan air di suatu DTA danau/waduk dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Tujuan pengelolaan DTA danau/waduk itu sendiri adalah untuk mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukungnya, mendukung kondisi tata air yang optimal meliputi kuantitas, kualitas dan distribusi ruang dan waktu, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu kebijakan dasar pengelolaan DTA danau/waduk berupa:
Dilakukan secara holistik, terpadu, terencana dan berkelanjutan.
Sasaran wilayah pengelolaan adalah DTA secara utuh dari daerah hulu sampai hilir.
Dilakukan desentralistis yang bertanggung jawab dengan pendekatan DTA atau DAS sebagai satuan wilayah pengelolaan.
Berdasarkan partisipasi dan konsultasi masyarakat pada setiap tahap pengelolaan.
Untuk mengatasi keterbatasan dana pemerintah, perlu penerapan “Beneficiaries pay principle, polluter pay principle dan cost sharing”.
Didukung dengan pengembangan kelembagaan baik di pusat maupun di daerah sehingga tercipta koordinasi dan integrasi kebijakan, program, kegiatan dan pengendalian DTA secara utuh dan terpadu.

Dalam rangka pengelolaan DTA tersebut, sebenarnya sudah ada peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan antara lain UU no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 26 tahun 2006 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, PP No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

Hadirin yang saya hormati,

Strategi yang harus kita lakukan bersama untuk perbaikan pengelolaan DTA Danau/waduk ke depan antara lain:

  • Penyusunan dan penetapan secara legal Rencana Pengelolaan DTA Danau/waduk Terpadu untuk acuan penyusunan rencana teknis kegiatan tiap sektor dari hulu sampai dengan hilir.
  • Menyusun sistem informasi manajemen DTA sebagai alat pendukung sistem peringatan dini bencana alam dan pendukung pembuatan keputusan.
  • Melanjutkan rehabiltasi hutan dan lahan dengan mempertajam penentuan daerah target, memperbaiki sistem pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya.
  • Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, konservasi dan rehabilitasi DTA.
  • Penerapan secara bertahap prinsip “Beneficiaries pay principle, polluter pay principle dan cost sharing” khususnya dalam konservasi dan rehabilitasi DTA dan pengelolaan DTA umumnya.
  • Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan DTA Danau/waduk sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan selanjutnya.
  • Membentuk dan atau Memberdayakan Forum DAS yang telah ada sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan yang lebih baik antar para pihak yang terkait dengan pengelolaan Danau/waduk
  • Melengkapi aspek legal dalam pengelolaan DAS/DTA misalnya Peraturan Daerah

Hadirin yang saya hormati,

Dalam Undang-undang no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terdapat paradigma bahwa pengelolaan sumberdaya air harus dilakukan secara terpadu dengan daerah tangkapan airnya (DTA/DAS). Salah satu prinsip yang dipergunakan dalam pengelolaan sumberdaya air tersebut adalah penerapan “beneficiaries and polluters pay principles” atau prinsip bahwa “pihak-pihak yang mendapat manfaat dan yang membuat polutan (limbah) harus membayar” untuk pelestarian sumber daya air dan DTA tersebut. Hal ini diartikan bahwa para pihak yang mendapatkan manfaat dari air dan para pihak yang menimbulkan polusi air dan kerusakan ekosistem danau tersebut, harus bersedia memberikan kontribusi membayar sejumlah dana untuk kepentingan pelestarian DTA danau/DAS dimaksud. Lebih jauh sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka biaya pelestarian lingkungan dan biaya sosial akibat dampak negatif pengelolaan sumber daya alam dalam DTA, haruslah diperhitungkan atau diinternalisasikan ke dalam biaya produksi perusahaan/ industri yang memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam tersebut.

Dengan paradigma tersebut, maka memungkinkan adanya urun pembiayaan (cost sharing) diantara para pihak pemerintah, BUMN/BUMD/BUMS dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan air dan sumber daya alam pada umumnya. Apabila air dimanfaatakan untuk PDAM, PLTA, industri dan agribisnis maka para pemanfaat air tersebut wajib memberikan kontribusinya untuk konservasi air di daerah hulu agar supply air dapat berlangsung secara lestari baik dari segi kuantita maupun kualitanya. Hal ini Sangat penting karena selama ini upaya-upaya konservasi dan rehabilitasi hutan, lahan, air dan lingkungan umumnya masih mengandalkan dana pemerintah padahal dana tersebut semakin terbatas.

Hadirin yang saya hormati,

Terakhir saya ingin mengingatkan kembali bahwa Pengelolaan danau/waduk dan DTAnya harus dilakukan secara terpadu melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Partisipasi para pihak secara positif dalam hal merehabilitasi hutan dan lahan yang kritis/rusak di DTA merupakan hal yang sangat penting dikembangkan dalam penanganan DTA Danau/waduk karena hal tersebut secara langsung menentukan kondisi baik buruknya danau/waduk. Apalagi pada era perubahan iklim global, peranan vegetasi sangat penting dalam menyerap gas carbon yang sebagian besar dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar minyak. Karena itu perusahan-perusahaan otomotif dan industri yang banyak mengeluarkan gas rumah kaca tersebut seharusnya wajib mengeluarkan dana untuk perbaikan lingkungan diantaranya dengan banyak menanam pohon. Saya mengajak semua pihak termasuk perusahaan, masyarakat untuk mendukung salah satu program pemerintah yang telah dicananagkan oleh Bapak Presiden RI yaitu “One man one tree” (setiap orang menanam satu pohon). Bayangkan bila itu terjadi tahun ini, maka di Indonesia akan tertanam 230 juta batang pohon, suatu gerakan yang sangat besar untuk perbaikan lingkungan kita dan global.

Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam penyelenggaraan Konferensi Nasional Danau Indonesia ini. Kepada semua peserta Konferensi saya mengucapkan selamat berdiskusi dan berkarya. Semoga Allah swt meridhoi upaya-upaya kita semua. Amien ya Robbal alamien.

Billahi Taufiq wal Hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Menteri Kehutanan RI

Dr. (H.C) H.M.S. KABAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: